Bupati Empat Lawang Takziah ke Rumah Duka Almarhum H. Alex Noerdin, Sampaikan Doa dan Belasungkawa Mendalam

Empat Lawang UKN

Suasana duka yang mendalam menyelimuti rumah duka almarhum H. Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan yang telah meninggalkan jejak besar dalam sejarah pembangunan daerah tersebut. Kehadiran para tokoh masyarakat, pejabat daerah, serta berbagai elemen masyarakat di kediaman almarhum, menunjukkan rasa hormat yang tulus atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Sumatera Selatan dalam dua periode berturut-turut. Salah satu yang hadir adalah Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, yang datang langsung untuk memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan doa serta belasungkawa kepada keluarga besar almarhum.

H. Alex Noerdin adalah sosok pemimpin yang dikenal luas karena berbagai kontribusinya dalam memajukan Provinsi Sumatera Selatan. Selama dua periode menjabat sebagai gubernur (2008–2018), beliau tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berusaha mengangkat derajat ekonomi masyarakat, memperkuat sektor pendidikan, dan menjaga kestabilan politik daerah. Kematian beliau pada usia yang cukup produktif meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah dan peduli terhadap kemajuan daerah, turut merasakan kehilangan tersebut. Kehadiran beliau ke rumah duka almarhum H. Alex Noerdin diiringi oleh sang istri, Hj. Heppy Sapriani, menjadi simbol dari solidaritas dan empati yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Keduanya dengan penuh ketulusan hadir untuk memberikan dukungan moral dan spiritual.

Seperti yang terlihat, suasana rumah duka dipenuhi oleh pelayat yang datang dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat, politisi, dan pejabat daerah hadir dalam jumlah besar, menunjukkan betapa besar rasa hormat mereka terhadap almarhum. Mereka datang untuk mengenang jasa-jasa H. Alex Noerdin, serta memberikan doa agar almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan.

Namun, di antara sekian banyak tokoh yang hadir, Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad bersama istrinya menjadi sorotan. Kedua pemimpin daerah ini datang bukan hanya sebagai pelayat, tetapi juga sebagai wakil masyarakat Empat Lawang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang sudah banyak berjasa bagi Sumatera Selatan.

Dalam suasana penuh haru tersebut, Bupati Joncik Muhammad menyampaikan doa dan belasungkawa yang mendalam. Ia terlihat berdiri di samping keluarga almarhum, menyampaikan kata-kata yang penuh empati dan pengharapan. “Kepergian almarhum H. Alex Noerdin adalah kehilangan besar, bukan hanya untuk keluarga beliau, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan, termasuk kami di Empat Lawang,” ujar Joncik Muhammad dengan wajah penuh keprihatinan.

Almarhum H. Alex Noerdin bukan hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki visi besar dalam memajukan daerah. Di bawah kepemimpinannya, Sumatera Selatan mengalami berbagai perubahan signifikan. Pembangunan infrastruktur yang masif, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan sektor ekonomi menjadi beberapa aspek yang terus dikenang.

Sebagai contoh, almarhum memimpin pembangunan Jembatan Musi VI yang menjadi ikon penting di Palembang, serta mendirikan berbagai proyek yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya itu, H. Alex Noerdin juga memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Berbagai kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai gubernur memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat, dan itu masih bisa dirasakan hingga saat ini.

Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya kontribusi almarhum dalam pembangunan di kawasan Empat Lawang. “Kami sangat merasakan betul manfaat dari berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh beliau. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi kami semua,” tuturnya dengan suara yang penuh rasa hormat.

Selain memberikan penghormatan, takziah Bupati Empat Lawang juga diwarnai dengan doa dan harapan. Sebagai seorang pemimpin daerah, Joncik Muhammad mengungkapkan harapannya agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. “Semoga almarhum husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini,” ucap Joncik dengan penuh keikhlasan.

Takziah yang dilakukan oleh Bupati Empat Lawang ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menghargai jasa-jasa pemimpin yang telah berjasa bagi masyarakat. H. Alex Noerdin adalah sosok yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk daerah ini, dan kepergiannya meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang pernah bekerja sama dengannya.

Kehadiran Bupati Empat Lawang ke rumah duka juga menjadi simbol dari solidaritas antar daerah. Meskipun Empat Lawang dan Palembang merupakan dua daerah yang berbeda, namun kedekatan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya ikatan kuat antara mereka. Bupati Joncik Muhammad tidak hanya hadir sebagai pelayat, tetapi juga sebagai sahabat dan rekan sejalan dalam pembangunan Sumatera Selatan.

“Ini adalah bentuk solidaritas kami, bahwa walaupun kami berada di daerah yang berbeda, namun kami merasa kehilangan yang sama. H. Alex Noerdin bukan hanya milik Palembang, tetapi milik seluruh masyarakat Sumatera Selatan,” ungkap Joncik.

Solidaritas ini mencerminkan pentingnya hubungan antar pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan dan memperkuat kerjasama untuk kemajuan bersama. Kehadiran para pejabat daerah yang ikut memberikan penghormatan terakhir juga menjadi bukti bahwa semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga meski dalam kesedihan.

Lebih dari sekadar pertemuan untuk memberi penghormatan, takziah yang dilakukan oleh Bupati Empat Lawang juga membawa pesan moral yang dalam. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa dihindari, namun bagaimana kita menghargai dan mengenang jasa-jasa yang telah diberikan oleh seseorang adalah hal yang lebih penting.

Takziah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap kepergian, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Almarhum H. Alex Noerdin meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya, dan melalui doa serta penghormatan yang diberikan oleh Bupati Empat Lawang, kita semua diingatkan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan pengabdian bagi kemajuan daerah, apapun posisi kita.

Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi-Nya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup ini. (TIM)

Read More

Penyuluh Antikorupsi Sumsel Akhirnya dikumpulkan di Inspektorat provinsi. Inilah yang Terjadi di Balik Layar Rapat Perdana Paksi AMPERA"

 Palembang, UKN

Suasana di lantai 3 Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (11/9/2025), mendadak berbeda. Biasanya, ruangan itu dipenuhi dengan rapat-rapat teknis pemerintah daerah. Namun kali ini, kursi-kursi dipenuhi oleh wajah-wajah yang tak asing lagi dalam dunia pemberantasan korupsi para penyuluh antikorupsi yang telah terakreditasi resmi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran mereka bukan sekadar seremoni, melainkan momentum bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak forum ini berdiri, Paksi AMPERA (Penyuluh Antikorupsi Sumsel) berhasil menggelar rapat koordinasi akbar. Seolah menjadi tanda dimulainya babak baru, rapat ini bukan hanya soal mengenalkan diri, tetapi juga membicarakan arah gerakan antikorupsi Sumsel ke depan.

Ketua Forum Paksi AMPERA Sumsel, Asep Irama, M.Pd, menegaskan pentingnya momen ini.

“Kegiatan ini sangat penting, bukan hanya untuk saling mengenal antarpenyuluh yang selama ini bekerja di lapangan masing-masing, tetapi juga untuk merumuskan rencana kerja ke depan serta menyusun solusi atas tantangan yang kita hadapi,” ujar Asep.

Para penyuluh yang hadir pun mengangguk setuju. Ada rasa antusias yang sulit disembunyikan. Maklum saja, selama ini perjuangan mereka sering kali berjalan sendiri-sendiri, tanpa forum koordinasi resmi. Dengan adanya Paksi AMPERA, mereka berharap pergerakan antikorupsi di Sumatera Selatan menjadi lebih solid, terarah, dan tentu saja lebih berdampak.

Bagi sebagian masyarakat, istilah “penyuluh antikorupsi” mungkin terdengar asing. Padahal, peran mereka sangat krusial. Mereka bukan penyidik atau penuntut kasus korupsi, tetapi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas ke tengah masyarakat.

Mereka hadir di sekolah-sekolah, kampus, kantor pemerintahan, hingga desa-desa, menyampaikan betapa berbahayanya korupsi. Tak hanya itu, mereka juga memberikan pemahaman praktis bagaimana cara mencegah perilaku koruptif sejak dini.

Dengan akreditasi dari KPK, penyuluh antikorupsi memiliki standar kompetensi yang jelas. Mereka dibekali kemampuan komunikasi publik, materi edukasi, serta pendekatan kultural agar pesan antikorupsi lebih mudah diterima masyarakat.

Rapat koordinasi kali ini tak hanya diisi dengan hal-hal formal. Ada juga sesi sharing pengalaman dari para penyuluh. Di sinilah muncul berbagai cerita menarik sekaligus tantangan nyata di lapangan.

Salah seorang penyuluh menceritakan bagaimana ia pernah ditolak masuk ke sebuah sekolah karena dianggap membawa isu sensitif. “Padahal yang saya bawa hanyalah materi soal integritas dan kejujuran,” katanya.

Ada juga penyuluh yang mengaku harus berhadapan dengan stigma masyarakat. “Orang mengira kita ini mata-mata KPK yang siap menangkap pejabat. Padahal tugas kita adalah edukasi, bukan penindakan,” tambahnya.

Cerita-cerita semacam ini memunculkan gelak tawa sekaligus keprihatinan. Namun dari sanalah terlihat betapa pentingnya forum seperti Paksi AMPERA: menjadi wadah saling mendukung, berbagi strategi, dan merumuskan langkah-langkah konkret menghadapi tantangan.

Salah satu agenda utama rapat adalah penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Asep Irama menekankan bahwa gerakan antikorupsi harus menyentuh semua lapisan masyarakat.

“Mulai dari desa, sekolah, komunitas anak muda, hingga ruang digital semua harus kita garap. Korupsi itu masalah budaya, dan budaya hanya bisa dilawan dengan gerakan yang konsisten,” tegasnya.

Program Integritas Masuk Desa: penyuluhan langsung ke masyarakat desa dengan bahasa lokal yang mudah dipahami.

sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai anti korupsi  sejak dini.

Kampanye Digital: memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten edukasi kreatif, agar anak muda lebih peduli pada isu integritas.

Sinergi dengan Pemda: memastikan program antikorupsi berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Tak bisa dipungkiri, suasana rapat koordinasi ini penuh energi positif. Para penyuluh tampak serius namun juga akrab. Banyak yang baru pertama kali bertemu, tetapi seolah sudah lama saling kenal karena memiliki misi yang sama: membangun Sumsel yang lebih bersih dari korupsi.

“Rasanya seperti menemukan keluarga baru,” kata salah satu peserta sambil tersenyum.

Kehangatan ini semakin terasa ketika forum ditutup dengan sesi foto bersama. Wajah-wajah penuh semangat terpancar, menandakan tekad mereka yang bulat.

Jika ditarik lebih luas, rapat ini sebenarnya bukan hanya untuk internal penyuluh. Lebih dari itu, kegiatan ini memberi pesan penting kepada publik: pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Penyuluh hadir sebagai perpanjangan tangan KPK dalam mengedukasi masyarakat. Keberadaan mereka adalah bukti nyata bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan dari bawah, dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Rapat koordinasi perdana ini boleh dibilang sukses. Namun tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Bagaimana forum Paksi AMPERA bisa konsisten menjalankan rencana kerja? Bagaimana mereka memastikan bahwa pesan integritas benar-benar sampai ke masyarakat?

Ketua forum Asep Irama menutup rapat dengan nada optimistis. “Ini baru langkah awal. Ke depan, kita harus bergerak lebih masif, lebih kreatif, dan lebih dekat dengan masyarakat. Karena melawan korupsi bukan pekerjaan sehari dua hari, melainkan perjuangan seumur hidup.”

Sebuah pesan yang seakan menegaskan bahwa perjuangan antikorupsi memang tidak pernah mudah, tetapi selalu layak diperjuangkan.

Dari rapat sederhana di lantai 3 Gedung Inspektorat Sumsel ini, kita belajar bahwa gerakan antikorupsi bisa lahir dari mana saja, bahkan dari orang-orang yang mungkin jarang disorot media.

Penyuluh antikorupsi bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hati. Dan ketika mereka bersatu dalam forum seperti Paksi AMPERA, maka harapan akan lahirnya Sumatera Selatan yang lebih bersih dan bermartabat bukan lagi sekadar mimpi. (TIM)

Read More

Buruan! Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumsel Cuma Sampai Desember 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

Palembang UKN

Kabar gembira datang untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel). Pemerintah Provinsi Sumsel resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025. Program ini digadang-gadang sebagai salah satu kado istimewa dari Pemprov Sumsel dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. 

foto istimewa

Baca Juga  yaitu

1. Heboh Isu Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemkab Empat Lawang Pastikan, “Tidak Ada Kenaikan PBB-P2!”

2. 17 Agustus, Merdeka Benar atau Sekadar Seremonial? Refleksi Pedih di Balik Euforia HUT RI

3. Koq, Wagub Jateng Jadi Irup Upacara 17 Agustus di Pati, ke Mana Bupati Sudewo?

4.    Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara HUT RI ke-80 tahun 2025, Begini Momen Haru yang Bikin Bangga

5.    Terungkan banyak pemda yang kurang peduli terhadap skor SPI KPK

6.    Korupsi Musuh Bersama Integritas Harga Mati.

7.    Pemkot Lubuk Linggau naikan PBB 200 %, warga mengeluh

Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam sambutannya di Palembang, Sabtu (15/8), menegaskan bahwa kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Melalui program pemutihan, masyarakat akan terbebas dari sejumlah beban administrasi yang selama ini sering dikeluhkan para wajib pajak kendaraan bermotor.

“Marilah gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka saya minta kepada petugas untuk bekerja ekstra memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin membayar pajak,” ujar Deru, dikutip dari Antara.

Program pemutihan pajak kendaraan ini berlangsung selama 80 hari penuh, dimulai tepat pada Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2025, hingga berakhir pada 17 Desember 2025. Artinya, masyarakat memiliki waktu yang cukup panjang untuk memanfaatkan fasilitas ini. Namun, pemerintah tetap mengimbau agar jangan menunda terlalu lama agar tidak terjadi antrean panjang mendekati penutupan program.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan, menjelaskan ada empat sektor utama pajak kendaraan yang masuk dalam program pemutihan ini:

1.    Bebas tunggakan dan sanksi administratif tahunan PKB.

Artinya, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak lagi dikenakan sanksi denda tahunan.

2.    Bebas biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) II.

Pemilik kendaraan bekas yang ingin melakukan balik nama tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan.

3.    Bebas pajak progresif.

Pemilik lebih dari satu kendaraan bermotor akan terbebas dari tambahan beban progresif.

4.    4. Bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun lalu.

Sehingga, mereka yang menunggak tidak perlu membayar denda keterlambatan pada sektor ini.

“Tujuan dari program ini bukan hanya meningkatkan pendapatan pajak daerah, tetapi juga meringankan beban masyarakat, menumbuhkan kesadaran patuh pajak, sekaligus memutakhirkan database kendaraan bermotor,” ungkap Rizwan.

Langkah Pemprov Sumsel ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama penerimaan asli daerah (PAD). Dengan adanya pemutihan, diharapkan lebih banyak masyarakat yang kembali aktif membayar pajak kendaraan mereka.

Di sisi lain, masyarakat merasa lebih lega karena beban finansial yang menumpuk bisa diselesaikan tanpa harus khawatir soal denda. “Bukan hanya soal uang, tetapi juga kesempatan untuk kembali tertib administrasi tanpa ada tekanan,” tambah Rizwan.

Program ini diluncurkan pada momentum yang tepat. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi dan tekanan harga kebutuhan pokok, kebijakan ini dianggap sebagai angin segar. Banyak warga yang sebelumnya menunda pembayaran pajak karena terkendala biaya, kini bisa memanfaatkan program pemutihan tanpa rasa takut akan sanksi tambahan.

Gubernur Deru menegaskan bahwa program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasa terbantu, sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak,” katanya.

Meski baru diumumkan, kabar pemutihan pajak ini langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah pemilik kendaraan mengaku akan segera memanfaatkan program tersebut.

“Selama ini saya menunda bayar pajak motor karena dendanya sudah besar. Alhamdulillah ada program pemutihan, jadi bisa lunasi tanpa takut kena sanksi,” ujar Fajar, warga Palembang.

Hal senada disampaikan Rina, seorang ibu rumah tangga. Ia mengaku lega karena bisa mengurus balik nama mobil bekas yang ia beli tanpa harus keluar biaya tambahan. “Lumayan, bisa hemat jutaan rupiah. Saya pasti langsung urus bulan depan,” katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak yang ingin memanfaatkan program ini, Bapenda Sumsel sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Layanan di kantor Samsat akan diperkuat, termasuk dengan sistem antrean digital serta kerja sama dengan perbankan agar proses pembayaran lebih cepat dan efisien.

“Kami instruksikan seluruh petugas agar bekerja maksimal, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tanpa pungutan liar. Ini kesempatan emas bagi masyarakat, jangan sampai terhambat oleh layanan,” tegas Rizwan.

Meski program ini berlaku hingga akhir tahun 2025, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga hari-hari terakhir. Biasanya, antusiasme akan memuncak mendekati batas akhir, sehingga menimbulkan antrean panjang.

“Lebih baik segera manfaatkan sejak awal. Jangan tunggu Desember baru datang, karena risiko antrean dan kemungkinan gangguan sistem bisa saja terjadi,” imbau Rizwan.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumsel jelas menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Selain meringankan beban, juga membuka peluang untuk masyarakat lebih tertib administrasi kendaraan. Dengan durasi selama 80 hari, semua pemilik kendaraan memiliki kesempatan luas untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Namun, kuncinya ada di tangan masyarakat sendiri. Jika kesempatan emas ini diabaikan, maka setelah 17 Desember 2025, semua beban pajak dan sanksi kembali berlaku normal.

Jadi, jangan tunggu lama-lama. Segera datangi Samsat terdekat, manfaatkan program pemutihan, dan bebaskan diri dari beban pajak kendaraan yang menumpuk! (TIM)

Read More

Terkuak! Legislator Sumsel Diperiksa dalam Skandal Pasar Cinde, Siapa Lagi yang Akan Terseret?

 PALEMBANG, UKN

Awan gelap kasus korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde Palembang kembali menggantung di atas kepala para elit Sumatera Selatan. Setelah menyeret sejumlah tokoh besar, kini giliran seorang legislator aktif DPRD Sumsel berinisial Y yang turut diperiksa dalam pusaran skandal proyek mangkrak bernilai miliaran rupiah tersebut.

Pemeriksaan terhadap Y dilakukan oleh penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan pada Jumat, 25 Juli 2025, sejak pukul 10.00 WIB hingga sore hari. Pemeriksaan intensif ini menandai babak baru dari pengusutan kasus korupsi kerja sama bangun guna serah (BGS) antara pemerintah daerah dan pihak swasta yang hingga kini belum tuntas.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, membenarkan pemeriksaan tersebut. “Benar, yang bersangkutan hadir dan diperiksa sebagai saksi. Ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dan memperkuat alat bukti yang telah ada,” ujarnya kepada media.

Meski belum diumumkan status hukum lebih lanjut terhadap legislator Y, publik mencium adanya indikasi keterlibatan oknum legislatif dalam proyek yang kini berubah menjadi proyek bermasalah. Bahkan, tak sedikit yang menduga bahwa keterlibatan para pembuat kebijakan menjadi kunci utama terbongkarnya skema korupsi yang lebih besar.

Sejauh ini, Kejati Sumsel telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Namun, penyidikan belum berhenti. Vanny menegaskan bahwa siapa pun yang terkait dengan proyek BGS akan diperiksa, tanpa pandang bulu. “Pemeriksaan akan terus berkembang. Semua pihak yang punya keterkaitan akan dimintai keterangan,” tegasnya.

Tak hanya Y yang diperiksa. Tokoh politik senior Sumsel, mantan Wakil Gubernur periode 2015–2016 Ishak Mekki, juga telah beberapa kali diperiksa dalam kasus ini. Pemeriksaan terhadap Ishak disebut penting untuk menelusuri aliran kewenangan dan tanggung jawab dalam proses awal kerja sama proyek Pasar Cinde.

Pasar Cinde sendiri awalnya digadang sebagai ikon baru perekonomian Palembang. Sayangnya, proyek revitalisasi yang sempat menyulut pro dan kontra sejak awal justru berhenti di tengah jalan, menyisakan kerangka beton dan tumpukan pertanyaan publik. Proyek yang dijalankan melalui skema BGS itu kini menjadi simbol kegagalan tata kelola dan dugaan korupsi berjamaah.

Desakan publik untuk mengusut tuntas siapa saja yang menikmati keuntungan pribadi dari proyek ini semakin kencang. Apalagi dengan masuknya unsur legislatif dalam daftar saksi, masyarakat mulai bertanya: apakah ini hanya permukaan dari gunung es kasus korupsi yang lebih besar?

Skandal Pasar Cinde kini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga uji kredibilitas terhadap integritas pejabat Sumsel. Dengan penyidikan yang terus bergulir, publik menanti siapa lagi yang akan diperiksa… atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka berikutnya. (TIM)

Read More

Geger OTT Camat & 20 Kades di Lahat! Dua Tersangka Ditahan, Uang Pungli Diduga Mengalir ke APH!

PALEMBANG, UKN

Skandal korupsi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, semakin membetot perhatian publik. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret nama camat dan puluhan kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung.

Dua orang yang kini berstatus tersangka adalah N, Ketua Forum Kepala Desa Pagar Gunung, dan JS, yang menjabat sebagai bendahara forum tersebut. Keduanya diduga menjadi aktor utama dalam praktik pungutan liar (pungli) yang disebut-sebut bernuansa ‘koordinasi’ dengan oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

"Dari total 22 orang yang diamankan, hanya N dan JS yang terbukti punya peran sentral. Keduanya terbukti meminta uang dari 20 kepala desa dengan dalih untuk kegiatan sosial dan disalurkan ke APH," ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).

OTT yang dilakukan pada Kamis (24/7/2025) ini sempat menggemparkan karena melibatkan sejumlah perangkat desa yang tengah menghadiri rapat. Tim Pidana Khusus Kejati Sumsel langsung mengamankan total 22 orang, termasuk 20 kades dan dua ASN dari kantor Kecamatan Pagar Gunung.

Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa setiap desa diminta menyetor Rp 7 juta. Modusnya, dana tersebut dikumpulkan oleh N dan JS dengan dalih untuk “kegiatan sosial”, namun indikasinya mengarah pada praktik suap terselubung. Uang itu, kata penyidik, diduga akan dialirkan kepada oknum di lingkaran APH.

Meski belum ada penetapan tersangka dari pihak lain, Kejati Sumsel menegaskan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak eksternal. "Untuk dugaan aliran dana ke APH masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami tidak akan berhenti sampai di sini," ujar Adhryansah.

Penetapan tersangka terhadap N dan JS dituangkan dalam surat resmi TAP-20/L.6.5/Fd.1/07/2025 dan TAP-19/L.6/Fd.1/07/2025. Keduanya kini mendekam di Rutan Kelas I Palembang sejak 25 Juli hingga 13 Agustus 2025 guna mempermudah proses penyidikan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Subsider Pasal 3 junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, 20 kepala desa yang sempat diperiksa kini dipulangkan dan berstatus sebagai saksi. Namun, publik bertanya-tanya: apakah benar hanya dua orang yang bermain dalam praktik “koordinasi dana” yang melibatkan belasan kades ini?

Publik menanti langkah tegas Kejati Sumsel untuk menyingkap aktor-aktor di balik layar yang mungkin belum terjamah. Skandal ini bisa jadi hanya puncak gunung es dari praktik korupsi berjamaah di level bawah pemerintahan. (TIM)

Read More

Breaking news, OTT Camat & 20 Kades di Lahat! Diduga Setor Dana Desa ke Oknum Penegak Hukum

Palembang, UKN 

Sumatera Selatan kembali diguncang kabar menghebohkan. Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Kamis, 24 Juli 2025. Tak tanggung-tanggung, 20 kepala desa (kades), seorang camat, serta dua staf kecamatan berhasil diamankan dalam operasi senyap tersebut.

OTT yang berlangsung sore hari ini bukan sekadar penggerebekan biasa. Tim penyidik turut menyita uang tunai lebih dari Rp60 juta, yang diduga berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD). Dana tersebut kabarnya digunakan untuk menyisihkan setoran kepada oknum tertentu yang mengaku dari aparat penegak hukum (APH).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Dr. Andriansyah, mengungkapkan bahwa OTT dilakukan karena muncul dugaan kuat adanya aliran dana ke oknum penegak hukum. Uang yang diberikan para kades itu diyakini bersumber dari anggaran negara dan seharusnya digunakan untuk pembangunan desa.

“Dalam OTT tersebut telah diamankan 1 orang ASN Kantor Camat Pagar Gunung, 1 Ketua Forum APDESI, dan 20 kades. Uang yang disita mengindikasikan adanya penyimpangan dari dana desa,” tegas Dr. Andriansyah.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini harus menjadi tamparan keras bagi seluruh aparat desa, bahwa praktik 'setoran' seperti ini tidak bisa lagi ditolerir. Apalagi jika dilakukan dengan dalih permintaan dari APH atau pihak yang mengaku dekat dengan lembaga hukum.

Dr. Andriansyah juga mengimbau agar para kepala desa dan camat memanfaatkan pendampingan hukum melalui Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat, khususnya lewat program Jaga Desa, yang digagas untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan desa.

“Kalau ada permintaan dari oknum yang mengatasnamakan APH, segera lapor dan minta pendampingan hukum. Jangan asal menuruti karena takut,” imbuhnya.

Saat ini, tim penyidik masih terus mendalami keterlibatan oknum-oknum lain, termasuk apakah praktik ini sudah dilakukan secara rutin dan sistematis. Kejati Sumsel berkomitmen untuk membongkar seluruh jaringan dan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik layar.

OTT di Lahat ini menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala desa di Sumsel, bahwa tidak ada ruang lagi untuk permainan kotor dengan memanfaatkan dana desa. Publik pun kini menanti, siapa oknum penegak hukum yang diduga menerima aliran dana haram tersebut?

Apakah kasus ini akan menyeret nama-nama besar lainnya? Tunggu gebrakan berikutnya dari Kejati Sumsel!

Read More

HOLDA Serius, sudah ambil Formulir calon Gubernur Sumsel di tiga Partai

Palembang UKN

Holda membuktikan keseriusannya untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Selatan. Insya Allah satu satunya dari perempuan Holda maju untuk ikut kontestasi di Pilkada Sumsel. Hal ini dibuktikannya Holda yang sudah mengambil Formulir di tiga Partai Politik yaitu Partai PDIP, PAN dan Partai Demokrat pada Rabu (24/4/2024) di kota Palembang. Tidak tertutup kemungkinan akan ambil formulir juga di Partai yang lain. 

“ Sebagai Kader Partai yang militan dan keseriusan saya untuk ikut bersiang dan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 sebab masih banyak kalangan yang bertanya tanya tentang keseriusan ini, maka inilah pembuktiannya” ungkap Holda pada awak media melalui handphon. 

Menanggapi  dengan Cik Ujang dan Harnojoyo yang juga ambil Formulir di Partai Demokrat, Holda mempersilakan saja sebab semua kader tidak dilarang termasuk siapa saja boleh ambil formulir, tapi kalo Holda ambil Formulir calon Gubernur bukan calon wakil gubernur seperti Harnojoyo, nanti partai yang akan menilai partai Demokrat ini mau mendorong kadernya untuk calon Gubernur atau hanya sekedar wakil Gubernur.   

“ Seperti kita ketahui bersama beberapa hari lalu banyak media yang memberitakan bahwa ketua kami Cik Ujang tetap maju calon Bupati kembali di Kabupaten Lahat “ kata  Holda lebih lanjut.

Pada saat mengambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat Holda membawa pasukan perempuan lebih kuran 30 orang semuanya kaum perempuan, mereka berbaju merek PDRI (Perempuan Demokrat Republik Indonesia) Sumatera Selatan, yang notabene ketuanya adalah Ibu Holda sendiri, PDRI ini tersebar d 17 kota kabupaten di Sumatera Selatan bahkan seluruh indonesia, ada lagi srikandi Demokrat. Pokoknya dengan Bismillah 2024 ini Insya Allah Gubernurnya Perempuan kudai, ujar Holda mengakhiri. (Red) 

Read More

Akhirnya Bapak Fauzan Khoiri Denin, AP, MM jadi Pj Bupati Empat Lawang

 Palembang UKN.

Teka teki mengenai siapa penjabat Bupati Empat Lawang terjawab sudah. Hari ini Senin, 18 September 2023, bertempat di griya agung palembang pukul 13.00 wib bapak Fauzan Khoiri Denin, AP, MM dilantik menjadi Pj. Bupati Empat Lawang.

Setelah Acara pelantikan Pj. Bupati Empat Lawang, langsung dilaksanakan  pelantikan Pj Ketua TP PKK dan pelantikan Hj. Hepy Sefriani, SKM, M.Kes sebagai Pj. Sekretaris daerah kabupaten Empat Lawang ditempat yang sama.

 

BacaJuga : Siap – Siap, pemkab Empat Lawang – Sumsel buka lowongan test P3K akhirtahun 2023

 

Undangan yang menghadiri pelantikan tersebut dibatasi sebanyak 40 orang untuk masing-masing kabupaten/kota yang sudah terdaftar oleh pihak provinsi Sumatera Selatan.

 

Bagi OPD yang mendapatkan undangan resmi dari pihak pemprov sumsel dapat hadir di Griya Agung dengan menggunakan pakaian PSL dan langsung menuju griya agung ssebelum pukul 13.00 wib.

 

Sementara itu bagi OPD yg tidak mendapatkan undangan resmi namun berkeinginan hadir di Palembang diperkenankan langsung menuju ke RM Sri melayu (samping Griya Agung) pukul 15.00 dengan menggunakan pakaian bebas pantas.

 

Dan bagi OPD yang ingin memberikan ucapan karangan bunga silahkan mengirimkan langsung ke kantor bupati Empat Lawang. Demikian rilis dari Asisten 1 Empat Lawang Bapak Dadang Munandar. (TIM)

Read More

Akhirnya, Herman Rusul Yunus, SE. M.Si. di tetapkan sebagai calon terpilih secara aklamasi sbg ketua DPC PARTAI DEMOKRAT Kab. Empat Lawang masa bakhti 2022-2027

 Palembang UKN

Akhirnya, Senin malam(, 23/05/2022) pukul 21.20 bertempat di Hotel exelton Palembang Sumater Selatan,  10 orang ketua DPAC Demokraat di 10 kecamatan selaku peserta muscab IV tahun 2022, menyatakan secara aklamasi, tetap mendukung dan memilih kembali Herman Rusul Yunus, SE.M.Si. sebagai ketua dengan  program kerjanya 5 tahun kedepan. 

Ketua terpilih, Herman Rusul Yunus, SE. M.Si ketika di hubungi awak media melalu smbungan seluler menyatakan bahwa target dan Sasaran yang jelas menang dalam pemilu 2024, dan mendukung AHY jadi Presiden di pilpres 2024 yang akan datang.

“ Alhamdulillah, 10 ketua DPAC Partai Demokrat di 10 kecamatan Kabupaten Empat Lawang secara mufakat mengusulkan dan memilih saya untuk mengemban amanah sebagai ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Empat Lawang untuk masa bakhti 2022-2027. Ini merupakan amanah yang berat, tapi Inshaa Allah akan saya emban. Sebab target yang ditetapkan adalah meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang dari 3 menjai 6 kursi, serta mendukung Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY menjadi Presiden RI pada pilpres 2024 mendatang. Untuk itu, dukungan dari seluru kader dan simpatisan partai sangat saya harapkan, agar target tersebut dapat di capai.” Ujar Herman Rusul.     

Lebih lanjut, Herman Rusul menyatakan bahwa,” Statemen saya selagi tetap di dukung kader deomkrat kabupaten Empat Lawang dan infrastruktur partai serta di percaya oleh para petnggi partai, saya akan tetap Setia dan bekerja semaksimal mungkin demi membesarkan Partai Demokrat ini.  Secara hirarki,  DPP, DPD, DPC dan DPAC hingga Ranting,  harus searah sejalan satu tujuan,  tidak ada kata tidak bisa, dalam bekerja membesarkan partai.  Untuk itu perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi.  Kader yang baik, hàrus berterima kasih dengan Partai,  karena dengan partai sebagai rumah besar bersama adalah Institusi untuk mengabdi pada bangsa dan negara,  dan jalur menyampaikan ide serta gagasan untuk ikut membangun peradaban di saat ini. “ Ujar Herman Rusul Yunus, SE, S.Msi ketua terpilih, DPC Partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang masa bakti 2022-2027.

Seperti yang diberitakan kemarin, DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IV secara serentak di 17 Kabupaten / Kota dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan di hotel exelton Palembang. Kegiatan Muscab IV DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan secara serentak berjalan lancar dan aman. (TIM)

Read More

Dengan 10 dukungan DPAC Partai Demokrat Kab. Empat Lawang, Herman Rasul siap Pimpin kembali DPC Demokrat Empat Lawang.

 Palembang, UKN

Herman Rosul selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang,

mendapatkan dukungan untuk maju kembali menjadi Calon ketua DPC Periode 2022 - 2027 dari 10 Dewan Pimpinan Anak Cabang 10 Kecamatan yang ada di kabupaten Empat Lawang. Dengan dukungan tersebut, besar harapan, Herman Rosul akan kembali memimpin DPC Partai Demokrat di Kabupaten Empat Lawang secara aklamasi. Ketika awak media menghubunginya melalui apilikasi Whatsupnya,  di tengah pelaksanaan muscab di Palembang, beliau membenarkan hal tersebut.

“ Alhamdulillah, saya masih dipercaya oleh pengurus dan anggota partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang untuk maju menjadi Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Empat Lawang untuk masa bakhti 2022-2027. Dengan dukungan tersebut, Inshaa Allah kedepan saya akan berusaha meningkatkan jumlah perolehan kursi DPRD kabupaten Empat Lawang dari 3 Kursi menjadi 6 Kursi pada pileg tahun 2024 nanti” ujar Herman Rosul melalui sambungan Whatsupnya.

Pada kesempatan tersebut, Herman Rosul mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada DPAC Partai Demokrat Kab. Empat Lawang. “ Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang setlusnya kepada DPAC Partai Demokrat se kabupaten Empat Lawang yang tetap setia dan berjuang di Partai besutan Pak SBY ini.” ujarnya  

Lebih lanjut Herman Rosul menjelaskan bahwa, “ Hari ini, Senin (23/05/2022) DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan tengah melangsungkan pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) untuk memilih ketua ketua DPC Partai Demokrat serentak se Sumsel di hotel Exelton Palembang. Hadir dalam kegiatan Muscab tersebut pengurus DPP, DPD, DPC dan DPAC Partai Demokrat 17 Kabupaten/ Kota serta seluruh anggota Dewan Provinsi dan kabupaten / kota   se sumsel sebanyak 75 orang anggota dewan. Pelaksanaan Muscab Partai Demokrat Sumatera Selatan serentak di mulai dengan tahapan verifikasi bakal calon ketua DPC untuk masa jabatan tahun 2022 sampai tahun 2027 pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 kemarin.”  Ujarnya Herman Rosul mengakhiri.

Ketika berita ini ditayangkan, kegiatan Muscab DPC Partai Demokrat Se Sumatera Selatan di hotel Exelton Palembang masih berlangsung.(TIM)

Read More