Duit CSR Diduga Menguap! DPRD Musi Rawas Akhirnya Geram dan Bertindak Tegas

Musi Rawas, Sumatera Selatan UKN

Aroma tak sedap tengah menyelimuti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Rawas. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mencium ketidakwajaran dalam alokasi dan pemanfaatan dana CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Parahnya lagi, hingga kini belum ada transparansi jelas soal ke mana dana itu sebenarnya mengalir.

foto istimewa

CSR, yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, justru diduga menjadi ‘lahan gelap’ yang sulit dilacak. DPRD Musi Rawas pun tak tinggal diam. Dalam beberapa rapat resmi, suara lantang mulai terdengar dari para wakil rakyat yang meminta Pemkab dan pihak-pihak terkait untuk buka-bukaan soal dana CSR yang dikelola selama ini.

“Kami curiga dana CSR ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai CSR hanya jadi formalitas di atas kertas, tapi masyarakat tidak pernah merasakan manfaatnya,” ujar salah satu anggota DPRD Musi Rawas yang enggan disebutkan namanya.

Menurut penelusuran internal dewan, tercatat ada puluhan perusahaan besar, khususnya di sektor perkebunan dan tambang, yang seharusnya menyisihkan dana CSR tiap tahun. Namun ironisnya, laporan penggunaan dana tersebut sangat minim bahkan cenderung tidak terdokumentasi dengan baik.

“Kita ini sedang membangun daerah. Tapi kalau dana CSR yang potensinya miliaran rupiah tidak jelas juntrungannya, ini sangat merugikan masyarakat. Kita minta pihak eksekutif dan perusahaan transparan. Jangan main-main!” tegas Ketua Komisi III DPRD Musi Rawas saat sidang dengar pendapat.

Masalah tak hanya berhenti di soal ketidakjelasan laporan. Ada dugaan kuat bahwa dana CSR selama ini justru dikelola tertutup oleh oknum tertentu, bahkan tidak melibatkan masyarakat yang menjadi objek seharusnya. Padahal, menurut regulasi nasional, penggunaan dana CSR harus diarahkan pada pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur berbasis kebutuhan warga.

Menanggapi tekanan dari DPRD, pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pun mulai membuka ruang diskusi. Dalam sebuah pertemuan terbatas, perwakilan dari Bagian Ekonomi Setda Musi Rawas menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun mekanisme pemantauan dana CSR secara lebih transparan dan terintegrasi.

“Kami akan membentuk tim khusus pemantau dana CSR yang melibatkan unsur pemerintah, DPRD, serta tokoh masyarakat. Ke depan, semua perusahaan akan diwajibkan menyampaikan laporan CSR tahunan secara terbuka,” ujar Kepala Bagian Ekonomi.

Namun, upaya ini dinilai masih terlalu normatif dan belum menjawab akar persoalan. DPRD menuntut langkah nyata, termasuk audit menyeluruh terhadap pelaksanaan CSR dalam lima tahun terakhir. Mereka juga meminta agar hasil audit tersebut dipublikasikan ke publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat juga mulai bersuara. Mereka mendukung langkah DPRD dan berharap dana CSR benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.

“Kami butuh fasilitas pendidikan, perbaikan jalan desa, bantuan UMKM. Itu semua bisa dibantu lewat CSR kalau pengelolaannya benar. Tapi kalau tidak jelas, ya masyarakat cuma bisa gigit jari,” kata Yani, warga Kecamatan STL Ulu Terawas.

Saat ini bola panas pengelolaan CSR terus bergulir. DPRD memastikan akan memanggil seluruh perusahaan besar dalam waktu dekat untuk menjelaskan kontribusi CSR mereka kepada masyarakat Musi Rawas. Jika ditemukan pelanggaran, tidak tertutup kemungkinan rekomendasi sanksi akan dijatuhkan.

Kisruh dana CSR ini jadi peringatan keras bahwa pengawasan publik terhadap penggunaan dana non APBD harus diperketat. CSR bukan sedekah, tapi kewajiban. Dan Musi Rawas, tampaknya, sedang bersiap membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi. (TIM)

Read More

Rumah Mewah 3 Lantai Digeledah BNN dan Brimob! Diduga Markas Bandar Narkoba di OKI

OKI, UKN

Warga Desa Tulung Selapan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendadak geger pada Rabu siang (30/7/2025), saat sejumlah anggota Brimob bersenjata lengkap mengepung dan menggeledah sebuah rumah mewah bergaya klasik tiga lantai. Rumah tersebut diduga kuat milik HS, sosok yang kini tengah diselidiki keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba kelas kakap.

Aksi penyergapan dan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat bersama BNN Provinsi Sumsel. Video petugas berseragam lengkap, beberapa di antaranya membawa senjata laras panjang, langsung menyebar luas di media sosial, memancing rasa penasaran publik.

Terlihat dalam video, rumah besar dengan pagar tinggi dan cat putih elegan itu menjadi titik pusat perhatian warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Beberapa mobil hitam berpelat dinas tampak keluar-masuk area rumah, menandakan operasi serius tengah berlangsung.

Kepala Subbagian Tata Usaha BNNK OKI, Efriadi, membenarkan bahwa penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus lama yang menyeret bandar narkoba berinisial M, yang kini tengah mendekam di Lapas Nusa Kambangan.

“Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pelaku utama. Diduga HS terlibat dalam aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hari ini tim BNN Pusat dan Provinsi turun langsung ke lapangan,” ujar Efriadi.

Tak hanya penggeledahan, rumah tersebut langsung disegel oleh petugas setelah proses pemeriksaan dilakukan. Hingga berita ini diturunkan, tim BNN dan personel Brimob masih berjaga di lokasi. Belum diketahui secara pasti barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari rumah megah tersebut.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung penuh upaya BNN dalam membongkar jaringan narkotika di wilayah hukumnya. Turut hadir mendampingi proses ini antara lain Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kapolsek Tulung Selapan.

“Kami menjamin situasi di lapangan tetap aman dan kondusif. Sinergi antarlembaga ini penting untuk memberantas peredaran narkoba yang merusak generasi muda,” tegas Kapolres.

Belum ada keterangan resmi dari BNN terkait status hukum HS. Namun, penggeledahan rumah dengan penjagaan ketat ini mengindikasikan bahwa penyidikan akan terus berkembang. Warga sekitar pun mengaku terkejut karena tak menyangka rumah megah itu diduga kuat terhubung dengan aktivitas narkotika.

Dengan operasi ini, BNN tampaknya tidak main-main dalam membongkar jaringan narkoba yang melibatkan pelaku lintas wilayah dan kemungkinan berjejaring nasional. Masyarakat pun kini menanti langkah hukum lanjutan terhadap HS dan pihak-pihak yang terlibat. (TIM dan beberapa medsos)

Read More

Viral di medsos !!! Murid MTs Turun Kelas Gara-Gara Nunggak LKS, Bupati Langsung Turun Tangan dan Bayar

Kubu Raya, UKN

Sebuah video menguras air mata viral di media sosial: seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Raudhatul Islamiyah di Kubu Raya, Kalimantan Barat, menangis lantaran dirinya dinyatakan turun kelas hanya karena belum membayar lembar kerja siswa (LKS) senilai Rp. 350 ribu. Kejadian memilukan ini sontak menyita perhatian publik—hingga Bupati Kubu Raya, Sujiwo, turun tangan langsung menyelesaikan masalah yang menyayat hati itu.

Kasus ini bermula dari keluhan seorang wali murid bernama Penikasih. Ia mengaku anaknya, yang seharusnya naik ke kelas IX, justru diminta kembali ke kelas VIII karena belum membayar tagihan LKS. Lebih miris lagi, rapor anaknya ditahan pihak sekolah sebagai bentuk “pengingat” agar tunggakan segera dilunasi.

“Anak saya turun kelas karena rapor tidak diambil dan belum bayar LKS,” ujar Penikasih saat ditemui di kediamannya pada Senin (21/7/2025). Menurutnya, ia tidak datang saat pengambilan rapor karena merasa tidak akan diberikan dokumen tersebut tanpa melunasi pembayaran.

“Saya bilang ke anak, insya Allah kamu naik kelas. Nanti kita ambil rapor pada tahun ajaran baru,” lanjutnya.

Namun harapan itu kandas. Saat tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli 2025, wali kelas kembali menghubungi Penikasih, mengingatkan soal pembayaran LKS. Dan yang lebih mengejutkan, sang anak dikabarkan benar-benar diturunkan kelas akibat tunggakan tersebut. Reaksi Penikasih pun spontan: “Lho kok gitu, Bu?”

Tak hanya menahan rapor, pihak sekolah bahkan mencantumkan status siswa sebagai tidak naik kelas di sistem administrasi sekolah—semua hanya karena alasan ekonomi.

Kisah memilukan ini akhirnya viral setelah salah satu guru merekam tangisan siswa tersebut dan menyebarkannya. Publik pun ramai-ramai mengecam perlakuan tidak etis yang dinilai tidak mencerminkan dunia pendidikan yang ramah anak. Sorotan demi sorotan mengalir deras, hingga telinga Bupati Sujiwo pun terusik.

Melihat polemik kian membesar, Sujiwo mengambil langkah cepat. Ia mendatangi langsung pihak sekolah, bertemu dengan keluarga siswa, dan... tanpa banyak bicara, Bupati pun melunasi sendiri tunggakan LKS sang siswa.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan kita,” tegas Sujiwo. Ia mengimbau agar para guru dan pihak sekolah tidak menggunakan cara-cara yang mempermalukan siswa, apalagi sampai menjatuhkan mental mereka. “Ini bukan hanya soal LKS. Ini tentang empati, tentang memanusiakan anak-anak didik kita,” tambahnya.

Ia juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, tidak hanya di MTs Al-Raudhatul Islamiyah, tapi di seluruh sekolah di Kubu Raya. Sujiwo menekankan pentingnya komunikasi yang bijak antara guru dan wali murid, serta mengajak semua pihak untuk menghentikan segala bentuk perundungan, baik langsung maupun terselubung melalui sistem.

Kini, sang siswa telah dikembalikan ke kelas semestinya. Rapor pun sudah di tangan. Tapi luka batin akibat insiden ini akan menjadi pengingat bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membebani. Dan seorang pemimpin sejati hadir bukan hanya saat diundang, tapi ketika suara kecil dari rakyat kecil butuh pembelaan. (TIM)

Read More