Duit CSR Diduga Menguap! DPRD Musi Rawas Akhirnya Geram dan Bertindak Tegas

Musi Rawas, Sumatera Selatan UKN

Aroma tak sedap tengah menyelimuti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Musi Rawas. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mencium ketidakwajaran dalam alokasi dan pemanfaatan dana CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Parahnya lagi, hingga kini belum ada transparansi jelas soal ke mana dana itu sebenarnya mengalir.

foto istimewa

CSR, yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, justru diduga menjadi ‘lahan gelap’ yang sulit dilacak. DPRD Musi Rawas pun tak tinggal diam. Dalam beberapa rapat resmi, suara lantang mulai terdengar dari para wakil rakyat yang meminta Pemkab dan pihak-pihak terkait untuk buka-bukaan soal dana CSR yang dikelola selama ini.

“Kami curiga dana CSR ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai CSR hanya jadi formalitas di atas kertas, tapi masyarakat tidak pernah merasakan manfaatnya,” ujar salah satu anggota DPRD Musi Rawas yang enggan disebutkan namanya.

Menurut penelusuran internal dewan, tercatat ada puluhan perusahaan besar, khususnya di sektor perkebunan dan tambang, yang seharusnya menyisihkan dana CSR tiap tahun. Namun ironisnya, laporan penggunaan dana tersebut sangat minim bahkan cenderung tidak terdokumentasi dengan baik.

“Kita ini sedang membangun daerah. Tapi kalau dana CSR yang potensinya miliaran rupiah tidak jelas juntrungannya, ini sangat merugikan masyarakat. Kita minta pihak eksekutif dan perusahaan transparan. Jangan main-main!” tegas Ketua Komisi III DPRD Musi Rawas saat sidang dengar pendapat.

Masalah tak hanya berhenti di soal ketidakjelasan laporan. Ada dugaan kuat bahwa dana CSR selama ini justru dikelola tertutup oleh oknum tertentu, bahkan tidak melibatkan masyarakat yang menjadi objek seharusnya. Padahal, menurut regulasi nasional, penggunaan dana CSR harus diarahkan pada pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur berbasis kebutuhan warga.

Menanggapi tekanan dari DPRD, pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pun mulai membuka ruang diskusi. Dalam sebuah pertemuan terbatas, perwakilan dari Bagian Ekonomi Setda Musi Rawas menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun mekanisme pemantauan dana CSR secara lebih transparan dan terintegrasi.

“Kami akan membentuk tim khusus pemantau dana CSR yang melibatkan unsur pemerintah, DPRD, serta tokoh masyarakat. Ke depan, semua perusahaan akan diwajibkan menyampaikan laporan CSR tahunan secara terbuka,” ujar Kepala Bagian Ekonomi.

Namun, upaya ini dinilai masih terlalu normatif dan belum menjawab akar persoalan. DPRD menuntut langkah nyata, termasuk audit menyeluruh terhadap pelaksanaan CSR dalam lima tahun terakhir. Mereka juga meminta agar hasil audit tersebut dipublikasikan ke publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat juga mulai bersuara. Mereka mendukung langkah DPRD dan berharap dana CSR benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.

“Kami butuh fasilitas pendidikan, perbaikan jalan desa, bantuan UMKM. Itu semua bisa dibantu lewat CSR kalau pengelolaannya benar. Tapi kalau tidak jelas, ya masyarakat cuma bisa gigit jari,” kata Yani, warga Kecamatan STL Ulu Terawas.

Saat ini bola panas pengelolaan CSR terus bergulir. DPRD memastikan akan memanggil seluruh perusahaan besar dalam waktu dekat untuk menjelaskan kontribusi CSR mereka kepada masyarakat Musi Rawas. Jika ditemukan pelanggaran, tidak tertutup kemungkinan rekomendasi sanksi akan dijatuhkan.

Kisruh dana CSR ini jadi peringatan keras bahwa pengawasan publik terhadap penggunaan dana non APBD harus diperketat. CSR bukan sedekah, tapi kewajiban. Dan Musi Rawas, tampaknya, sedang bersiap membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi. (TIM)