Jakarta UKN
Dunia politik Indonesia kembali dihebohkan dengan langkah mengejutkan Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang sebelumnya terseret dalam pusaran kasus hukum terkait obstruction of justice dalam penyidikan kasus korupsi besar. Keputusan ini memantik gelombang reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, hingga masyarakat sipil.
 |
| Foto Istimewa |
Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto bermula dari dugaan keterlibatannya dalam menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus besar yang juga menyeret nama petinggi partai lainnya. Hasto sempat menjalani pemeriksaan intensif, ditahan sementara, dan bahkan disebut-sebut menyembunyikan bukti penting.
Namun dalam permohonan amnestinya, Hasto membantah keras keterlibatan langsung dalam praktik korupsi dan menegaskan bahwa dirinya hanya menjadi korban kriminalisasi politik. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk membantu pengungkapan kasus secara tuntas dan menandatangani surat pernyataan bahwa ia tetap mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Bagi para pendukung langkah Prabowo, amnesti terhadap Hasto adalah langkah strategis menuju rekonsiliasi nasional. Mengingat ketegangan politik pasca Pemilu 2024 yang cukup panas, langkah ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi simbolik antara mantan rival politik, yakni Gerindra dan PDIP.
“Ini adalah keputusan berani dan berkelas. Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak membawa dendam politik dan lebih mengedepankan persatuan bangsa,” ujar Faisal Ridwan, analis politik dari Lembaga Studi Demokrasi Nusantara.
Selain itu, pemberian amnesti ini dinilai dapat meredakan ketegangan politik menjelang konsolidasi kabinet. Hasto, yang dikenal sebagai figur sentral di PDIP, dipandang memiliki posisi tawar politik tinggi yang bisa menjadi jembatan antara kekuatan politik lama dan pemerintah baru.
Beberapa tokoh menyebut bahwa keputusan ini bisa membantu mempercepat proses pembentukan pemerintahan yang lebih stabil dan inklusif. Terlebih, sejumlah elite PDIP dikabarkan akan dilibatkan dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Namun di sisi lain, langkah ini juga menuai kritik keras dari berbagai pihak yang menilai bahwa amnesti ini berpotensi melemahkan supremasi hukum dan independensi lembaga penegak hukum.
“Ini preseden buruk. Jika seseorang yang terindikasi kuat menghalangi proses hukum bisa mendapatkan amnesti, maka apa bedanya dengan pengkhianatan terhadap hukum itu sendiri?” kata Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dikabarkan kecewa dengan keputusan ini karena proses penyidikan yang panjang dan penuh hambatan menjadi sia-sia. Pegiat antikorupsi seperti ICW juga menyuarakan kekhawatiran bahwa amnesti ini akan digunakan sebagai alat politik untuk melindungi elit.
Keputusan ini memang tidak berdiri sendiri. Banyak pihak menduga bahwa ada deal politik besar di baliknya, mengingat menjelang pembentukan kabinet, dukungan PDIP bisa menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan politik nasional.
Namun, tak sedikit pula yang berharap agar amnesti tersebut disertai dengan komitmen nyata dari Hasto dan PDIP untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran.
Amnesti Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo adalah langkah kontroversial yang membelah opini publik. Di satu sisi, ia bisa dilihat sebagai upaya rekonsiliasi dan stabilisasi politik nasional. Di sisi lain, ini bisa dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip hukum dan keadilan.
Waktu akan membuktikan, apakah keputusan ini menjadi pondasi kuat bagi pemerintahan baru yang solid dan harmonis, atau justru menjadi awal dari krisis kepercayaan publik terhadap komitmen Prabowo terhadap penegakan hukum.
Yang jelas, sejarah telah mencatat Presiden Prabowo telah mengambil langkah berani yang bisa menjadi titik balik atau titik lemah dalam masa awal pemerintahannya.(TIM)
0 komentar:
Post a Comment