“Terkuak! Hasil Monitoring Pamsimas di Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, Ada yang Masih Berfungsi Tapi Sebagian Rusak Diterjang Banjir”

Empat Lawang UKN

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akhirnya melakukan langkah serius menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan terkait program penyediaan air minum berbasis masyarakat atau Pamsimas di sejumlah desa. Monitoring tersebut dilakukan langsung di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan monitoring terhadap Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAM) ini digelar pada 9 Februari 2026 di Aula Kantor Camat Pasemah Air Keruh. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa yang menjadi lokasi program Pamsimas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan DPMD Kabupaten Empat Lawang, Andi, bersama tim monitoring. Selain itu, Susanto, Camat Pasemah Air Keruh juga hadir bersama delapan kepala desa dari wilayah tersebut serta para ketua KPSPAM dari masing-masing desa.

Monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan pemeriksaan yang sebelumnya disampaikan oleh BPK RI. Temuan tersebut berkaitan dengan keberadaan dan kondisi program Pamsimas di beberapa desa yang ada di Kecamatan Pasemah Air Keruh.

Kabid Pemberdayaan DPMD Kabupaten Empat Lawang, Andi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil audit lembaga negara tersebut. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas Pamsimas yang telah dibangun benar-benar ada, berfungsi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

 

“Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan monitoring KPSPAM di Kecamatan Pasemah Air Keruh. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan program Pamsimas di desa-desa yang ada di kecamatan ini,” ujar Andi saat menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil monitoring yang dilakukan tim di delapan desa tersebut, pihaknya memperoleh gambaran cukup jelas mengenai kondisi terkini fasilitas Pamsimas. Sebagian sistem penyediaan air minum tersebut masih berfungsi dengan baik dan tetap dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun di sisi lain, tim monitoring juga menemukan beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan. Salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah bencana alam, khususnya banjir yang merusak jaringan perpipaan.

“Kami melihat ada Pamsimas yang masih beroperasi dan layak pakai. Tetapi ada juga yang sudah rusak, terutama pada bagian perpipaan akibat banjir dan faktor lainnya,” jelasnya.

Menurut Andi, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa agar ke depan dapat dilakukan perbaikan maupun langkah pemeliharaan yang lebih optimal. Dengan demikian, program yang telah dibangun menggunakan dana pemerintah tersebut dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat.

Program Pamsimas sendiri merupakan salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap air minum layak dan sanitasi yang aman. Melalui program ini, masyarakat desa diharapkan dapat memperoleh fasilitas air bersih yang dikelola secara mandiri melalui kelompok pengelola yang disebut KPSPAM.

Karena itu, keberadaan KPSPAM menjadi kunci keberhasilan program ini. Kelompok tersebut bertugas mengelola, merawat, serta memastikan sistem penyediaan air minum tetap berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Andi menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini harus dilakukan agar temuan dari BPK RI tidak terus berulang setiap tahun. Ia menyebutkan bahwa temuan yang disampaikan lembaga audit negara tersebut saat ini masih bersifat administratif.

Artinya, temuan tersebut lebih berkaitan dengan kelengkapan data, laporan, serta kepastian keberadaan fasilitas yang sebelumnya telah dibangun melalui program pemerintah.

“Kegiatan ini harus kami laksanakan, sebab jika tidak dilakukan maka hal tersebut akan terus muncul menjadi temuan BPK RI. Namun perlu kami sampaikan bahwa temuan ini masih bersifat administratif,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para kepala desa dan ketua KPSPAM juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi nyata yang mereka hadapi di lapangan. Beberapa di antaranya menjelaskan bahwa kerusakan jaringan pipa terjadi akibat faktor alam seperti banjir yang kerap melanda wilayah Pasemah Air Keruh.

Selain itu, keterbatasan anggaran pemeliharaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola di tingkat desa dalam menjaga keberlangsungan fasilitas Pamsimas.

Meski demikian, pemerintah daerah berharap adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah desa, kelompok pengelola, serta masyarakat dalam menjaga fasilitas tersebut. Dengan kerja sama yang baik, program air bersih ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Camat Pasemah Air Keruh, Susanto, dalam kesempatan yang sama juga mengapresiasi langkah DPMD Kabupaten Empat Lawang yang turun langsung melakukan monitoring. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kondisi fasilitas Pamsimas sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala yang dihadapi.

Ia berharap hasil monitoring tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah lanjutan, baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas pengelola di tingkat desa.

Dengan adanya monitoring ini, diharapkan program Pamsimas di Kecamatan Pasemah Air Keruh dapat terus diperbaiki dan dimaksimalkan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa setiap fasilitas yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang. (TIM)