Lubuk Linggau Naikan PBB, Warga Mengeluh “Naiknya Sampai 200%!” Wali Kota Janji Kajian Ulang

Lubuk Linggau, UKN

Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bukan hanya mengguncang daerah Jawa, tetapi juga merambah ke Sumatera. Di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, warga dibuat terkejut setelah pemerintah kota menerapkan kenaikan PBB hingga 200%. Kebijakan ini sontak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat yang masih berjuang menghadapi kondisi ekonomi pasca-pandemi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Baca Juga :

1.    Bupati Empat Lawang Bongkar Pasar Pulau Mas

2.    Ogan Ilir memanasi ! Masyarakat demo di mapolres Ogan Ilir

3.    Membongkar Pola Gelap Korupsi Haji

4.    Pati Memanas! Ribuan Warga Geruduk Kantor Bupati, Keranda Mayat dan Truk Tronton Jadi Simbol Perlawanan Sudewo Mundur atau Dilengserkan!

5.    Dana Hibah KONI 2023, seret 30 saksi dan Uang Rp 250 Juta Diamankanoleh Kejari Lahat

6.    Ini loh kronologiskasus CSR BI dan OJK yang melibatkan legeslator RI

7.    KPK Sudah Kantongi Nama!. Dua Anggota DPR Terseret Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia.

Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, akhirnya buka suara menanggapi kegelisahan masyarakat. Menurutnya, kenaikan tersebut bukanlah keputusan yang dibuat secara tiba-tiba, melainkan kebijakan yang sudah dirancang sejak periode pemerintahan sebelumnya.

“Kenaikannya memang hampir 200%, tapi setelah kami evaluasi, nilai itu masih di bawah harga pasar. Ini dilakukan setelah diberlakukannya  ZNT (Zona Nilai Tanah). Artinya, harga PBB tidak bisa lagi sama dengan harga tanah di luar pasar. Justru, dalam kondisi ini masyarakat sebenarnya tetap diuntungkan,” ujar Rachmat, Jumat (15/8/2025). Namun demikian, ia mengakui bahwa kebijakan tersebut tetap membutuhkan kajian ulang agar tidak semakin membebani rakyat.

Isu kenaikan PBB memang sedang menjadi perbincangan nasional. Sebelumnya, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diguncang aksi demonstrasi besar-besaran setelah bupati setempat memberlakukan kenaikan PBB hingga  250%. Fenomena tersebut langsung viral dan memicu diskusi publik mengenai relevansi dan keadilan penyesuaian pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Warga Lubuklinggau pun mulai membandingkan kebijakan di daerahnya dengan yang terjadi di Pati. Beberapa kelompok masyarakat bahkan mulai melontarkan suara kritis di media sosial, mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar untuk kepentingan pembangunan daerah atau sekadar menambah pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memikirkan beban rakyat kecil.

Pemkot beralasan bahwa Masih Di Bawah Harga Pasar.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau berdalih bahwa kenaikan PBB merupakan konsekuensi dari pembaruan nilai jual objek pajak (NJOP) melalui sistem ZNT. Dengan sistem tersebut, nilai tanah ditentukan berdasarkan harga pasar sebenarnya, bukan lagi sekadar estimasi lama yang dianggap sudah ketinggalan zaman.

“Kalau harga tanah di pasaran sudah melonjak, sementara NJOP masih pakai hitungan lama, jelas ada ketimpangan. PBB ini sebenarnya disesuaikan agar lebih realistis,” terang Rachmat. Namun, pernyataan itu belum sepenuhnya menenangkan masyarakat. Banyak warga merasa kenaikan hingga 200% terlalu drastis. Seorang warga Kelurahan Taba Jemekeh, misalnya, mengaku kaget setelah menerima tagihan PBB tahun ini.

“Biasanya saya bayar PBB Rp 300 ribu, sekarang tiba-tiba jadi Rp 600 ribu lebih. Gaji saja tidak naik, malah pajak naik tinggi. Ini memberatkan sekali,” keluhnya.

Pemkot juga berjanji memberikan Stimulus untuk Warga Kurang Mampu.

Menyadari adanya potensi gejolak sosial, Wali Kota Rachmat menyampaikan rencana pemberian stimulus berupa pembebasan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalaupun PBB tetap diberlakukan dengan nilai sekarang, kita akan evaluasi skema stimulus. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, PBB akan kita nihilkan. Artinya, mereka tidak akan dibebani sama sekali,” jelasnya.

Kebijakan stimulus ini diharapkan dapat meredam keresahan warga sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak abai terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun, sejauh ini, mekanisme teknis dan kriteria penerima stimulus belum dijelaskan secara rinci.

Pemkot Lubuk Linggau mendapat dilema antara PAD dan Beban Rakyat.

Kenaikan PBB sesungguhnya tidak lepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan naiknya pajak, daerah berharap memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut sejumlah pengamat, kebijakan fiskal semacam ini harus dilakukan secara hati-hati.

“Pajak adalah instrumen penting untuk pembangunan, tapi harus realistis dengan daya beli masyarakat. Kalau kenaikan terlalu drastis, justru bisa kontraproduktif, menimbulkan keresahan, bahkan menurunkan kepatuhan wajib pajak,” ungkap salah satu analis kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya.

Kini warga menunggu Langkah Nyata dari Pemkot Lubuk Linggau.

Seiring viralnya polemik kenaikan PBB di berbagai daerah, masyarakat Lubuklinggau kini menanti langkah konkret dari pemkot. Janji evaluasi dan stimulus dinilai harus segera diwujudkan agar tidak menimbulkan gelombang protes lebih besar.

Bagi warga kelas menengah dan bawah, PBB yang naik hingga dua kali lipat jelas menambah tekanan. Apalagi, saat ini harga sembako, listrik, hingga biaya pendidikan terus meningkat.

“Kalau terus naik begini, bagaimana kami bisa bertahan? Harusnya pemerintah memikirkan cara lain untuk menambah PAD, bukan membebani rakyat kecil,” ujar seorang pedagang di Pasar Inpres Lubuklinggau.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempunyai harapan namun juga kekhawatiran

Polemik kenaikan PBB di Lubuklinggau mencerminkan dilema klasik yang dihadapi banyak pemerintah daerah: mencari keseimbangan antara kebutuhan fiskal untuk pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Wali Kota Rachmat Hidayat kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia ingin meningkatkan PAD demi pembangunan daerah. Namun di sisi lain, tekanan publik bisa menjadi bumerang jika kebijakan tidak segera dievaluasi.

Apakah Lubuklinggau akan mengikuti jejak Pati yang dilanda gelombang protes, atau justru mampu menemukan solusi bijak yang menenangkan rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan? Jawabannya masih dinantikan, sementara keresahan warga terus menguat. (diambil dari berbgai sumber media /TIM)