Pati Memanas! Ribuan Warga Geruduk Kantor Bupati, Keranda Mayat dan Truk Tronton Jadi Simbol Perlawanan Sudewo Mundur atau Dilengserkan!

Pati UKN

Hari ini, Rabu (13/8/2025) menjadi hari yang tak akan dilupakan warga Kabupaten Pati. Sejak pagi, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati Alun-alun Pati dan Kantor Bupati. Meski kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% telah dibatalkan, kemarahan rakyat ternyata tak surut.

Massa datang dengan tuntutan yang jauh lebih luas, menyasar kebijakan-kebijakan lain yang dinilai menyengsarakan rakyat dan mencerminkan arogansi kekuasaan. “Bukan soal PBB saja, ini soal keseluruhan kepemimpinan yang gagal mendengar suara rakyat,” tegas Teguh Istiyanto, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu.

Baca Juga : Dana Hibah KONI 2023, seret 30 saksi dan Uang Rp250 Juta Diamankan oleh Kejari Lahat

BacaJuga : Ini loh kronologis kasus CSR BI dan OJK yang melibatkan legeslator RI

Baca Juga : KPK Sudah Kantongi Nama!. Dua Anggota DPR Terseret Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia.

Baca Juga: Bupati Pati naikan PPB 250% di demowarga

foto istimewa

Dari orasi yang disampaikan di lapangan, terungkap lima tuntutan utama yang mereka bawa hari ini

1.    Massa menilai Sudewo gagal memimpin dan tak layak melanjutkan masa jabatannya.

2.    Ada dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan memeriksa kebijakan dan proyek di Pati.

3.    Batalkan Kebijakan Lima Hari Sekolah

Mereka menilai kebijakan ini membebani keluarga dan memengaruhi kualitas pendidikan anak.

4.    Hentikan Program Regrouping Sekolah

Penyatuan sekolah dianggap mengorbankan banyak guru honorer yang kehilangan pekerjaan.

5.    Penuhi Hak Eks Karyawan Honorer RSUD RAA Soewondo

Massa mendesak pembayaran pesangon bagi tenaga honorer yang diberhentikan secara sepihak.

 

Sejak pukul 08.20 WIB, jalanan di sekitar Kantor Bupati berubah jadi lautan massa. Tak hanya spanduk dan poster, warga membawa keranda mayat sebagai simbol “matinya nurani pemimpin” dan memarkir truk tronton tepat di depan kantor Bupati, memblokir akses.

Salah satu spanduk paling mencolok bertuliskan : “BUPATI PATI SUDEWO MUNDUR SECARA KESATRIA ATAU DILENGSERKAN RAKYAT SECARA PAKSA*

Kata-kata itu menjadi sorakan kolektif yang bergema setiap kali orator mengangkat mikrofon.

Husein, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, tak henti-hentinya menyemangati massa. Dari atas mobil komando, ia berteriak, “Hari ini Bupati Sudewo harus lengser! Kalau tidak, rakyat yang akan melengserkannya!”

Seruan itu disambut ribuan warga yang membalas dengan yel-yel: “Lengser! Lengser! Lengser!”

Teguh Istiyanto menegaskan bahwa meski kebijakan kenaikan PBB 250% sudah dibatalkan, luka warga terlalu dalam. Mereka masih mengingat deretan kebijakan yang memicu gelombang penolakan :

1.    Kebijakan lima hari sekolah yang dianggap memutus interaksi sosial anak dan menambah beban keluarga.

2.    Regrouping sekolah yang memaksa banyak guru honorer berhenti mengabdi karena sekolah digabung.

3.    Pemecatan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon, yang memutus mata pencaharian puluhan keluarga.

“Ini bukan lagi soal satu kebijakan, ini soal pola kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Aksi besar ini membuat jalur utama di pusat kota lumpuh total. Polisi dan Satpol PP berjaga ketat, mengalihkan arus lalu lintas. Beberapa pedagang kaki lima justru memanfaatkan momentum ini untuk berdagang di tengah kerumunan, menciptakan suasana mirip pasar rakyat yang panas oleh isu politik.

Di sisi lain, petugas medis disiagakan untuk mengantisipasi jika ada peserta aksi yang jatuh sakit. Beberapa massa terlihat membawa bekal dan tikar, menandakan kesiapan mereka bertahan lama.

Informasi yang beredar menyebutkan, jika dalam hitungan hari tuntutan tak dipenuhi, aksi akan berlanjut dengan skala lebih besar. Kelompok mahasiswa, petani, dan pedagang pasar disebut siap bergabung. “Gelombang kedua akan lebih besar. Ini baru pemanasan,” ujar salah satu tokoh aksi.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sudewo belum mengeluarkan pernyataan resmi. Aktivitas di Kantor Bupati tampak terbatas, dengan beberapa staf keluar-masuk dalam suasana tegang. Publik kini menanti apakah Sudewo akan memilih mundur secara terhormat atau bersiap menghadapi eskalasi yang lebih besar.

Yang jelas, Pati kini berada di titik kritis. Aksi 13 Agustus 2025 menjadi penanda bahwa hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sedang berada di jurang ketidakpercayaan. Jika tidak ada langkah cepat, bara kemarahan ini bisa berubah menjadi api yang sulit dipadamkan. (TIM)