Naikkan PBB 250% Setelah 14 Tahun Mandek, Bupati Pati Digempur Demo Warga! Satpol PP Sita Donasi, Aksi Ricuh Pecah di Alun-alun!

Pati, UKN

Keputusan mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga dibuat gempar setelah Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah 14 tahun terakhir di Pati, dan sontak menyulut kemarahan masyarakat.

Baca Juga : KPK Sudah Kantongi Nama!. Dua Anggota DPR Terseret Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia.

Baca Juga : Mengapa Rumah dinas Jampidsus dijagaTNI.

Baca Juga : Awas tanah warisan bersertifikat bisa disita negara 

foto istimewa

Dalam pernyataannya, Bupati Sudewo menyatakan bahwa kebijakan ini diambil demi mengejar ketertinggalan pembangunan daerah. Menurutnya, tarif PBB tidak pernah disesuaikan sejak lebih dari satu dekade lalu.

“Kami sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya sebesar ± 250% karena PBB selama 14 tahun tidak pernah naik,” ujar Sudewo seperti dikutip dari situs resmi Humas Kabupaten Pati, Selasa (5/8/2025).

Ia bahkan membandingkan PBB di Pati yang dianggap  terlalu rendah  dibanding daerah lain di Jawa Tengah, sehingga perlu penyesuaian agar bisa menutupi kebutuhan pembangunan dan infrastruktur.

Namun sayang, alasan ini justru memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Banyak warga menilai kenaikan yang terlalu tinggi ini sangat membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan gejolak harga kebutuhan pokok.

Sebagai bentuk penolakan, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi protes di sekitar Alun-alun Pati. Mereka tak hanya menyuarakan tuntutan, tapi juga mendirikan **posko penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas menjelang aksi besar-besaran yang rencananya digelar 13 Agustus 2025.

Namun suasana yang awalnya damai berubah tegang ketika Satpol PP Kabupaten Pati mendatangi lokasi dan memaksa membubarkan posko tersebut. Dialog sempat dilakukan, namun tidak menemukan titik temu. Massa menolak membongkar sendiri, dan Satpol PP pun melakukan penyitaan terhadap barang-barang hasil donasi.

Situasi makin memanas ketika petugas membawa hasil donasi ke dalam truk. Massa tak tinggal diam mereka langsung menduduki kendaraan dinas Satpol PP, melempar kardus ke jalan, dan mencoba merebut kembali barang yang sudah disita.

Di tengah kericuhan tersebut, terlihat hadir Plt Sekda Pati, Riyoso. Namun karena suasana kian tak terkendali, petugas akhirnya menariknya kembali ke kantor Bupati demi alasan keamanan.

Koordinator aksi, Supriyono, dengan nada kecewa menyesalkan tindakan represif Satpol PP. Ia menegaskan bahwa aliansi telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Kapolresta dan Bupati Pati terkait kegiatan tersebut sejak awal bulan.

“Donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati untuk aksi 13 Agustus, sudah kami umumkan sejak tanggal 1. Surat pemberitahuan juga sudah dikirim ke Kapolresta dan Bupati. Tapi kenapa tetap dibubarkan dan disita?” kata Supriyono kepada wartawan.

Ia menganggap tindakan penyitaan tersebut bukan hanya bentuk pembungkaman, tetapi juga upaya menghalangi aspirasi publik yang sah. Ia mengingatkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menggalang solidaritas secara tertib.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Satpol PP atau Pemerintah Kabupaten Pati terkait alasan spesifik pembubaran posko dan penyitaan barang. Namun, kejadian ini telah menjadi sorotan media lokal maupun nasional, dengan publik menantikan respons lanjut dari Bupati Sudewo.

Tak hanya kelompok aktivis, banyak warga biasa juga mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka di media sosial. Tagar TolakPBB 250% dan Pati Bergerak mulai bermunculan di berbagai platform.

Jika tidak segera merespons dengan bijak, Pemerintah Kabupaten Pati bisa jadi menghadapi gelombang demonstrasi yang lebih besar. Kenaikan PBB yang disebut sebagai “langkah strategis pembangunan” kini justru berubah menjadi krisis kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya sendiri.

Aksi protes besar-besaran dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025, dan diperkirakan akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Dengan suhu politik lokal yang terus memanas, publik kini menanti apakah Bupati Sudewo akan tetap ngotot dengan kebijakan 250%, ataukah memilih mendengar jeritan warganya sendiri? (TIM)