Tangguh di Tengah Hujan! Wakil Bupati Arifa’i Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-97, Inilah Pesan Mengejutkan untuk Generasi Muda!

Empat Lawang UKN

Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 menjadi momen istimewa yang tak hanya dirayakan dengan penuh semangat, tetapi juga penuh dengan pesan-pesan penting untuk generasi muda. Pada Selasa (28/10/2025), Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Empat Lawang. Upacara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, hingga organisasi kepemudaan.

Meskipun cuaca sempat diguyur hujan gerimis, semangat para peserta upacara tak luntur sedikit pun. Hal ini membuktikan bahwa semangat kebangsaan dan nasionalisme tidak akan terkalahkan oleh cuaca atau hambatan lainnya. Bahkan, upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Empat Lawang, Arifa’i, berjalan dengan lancar, penuh khidmat, dan memberikan kesan mendalam bagi seluruh peserta.

Sebagai pemimpin upacara, Wakil Bupati Arifa’i dalam amanatnya tidak hanya mengucapkan rasa syukur karena upacara berjalan lancar, tetapi juga menekankan pentingnya semangat yang harus tetap ada meskipun ada kendala.

“ Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda dengan lancar walaupun sedikit terkendala cuaca gerimis. Namun semangat dan perjuangan kita melaksanakannya luar biasa.” ungkap Arifa’i dengan nada tegas yang memotivasi.

Pesan ini seakan mengingatkan kita bahwa semangat perjuangan dan kebangsaan tidak bisa dihentikan oleh apapun, bahkan oleh cuaca buruk. Jangan pernah patah semangat, seolah menjadi pesan tersembunyi dari Wabup Arifa’i kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, yang hari ini tengah menghadapi tantangan besar.

Wakil Bupati Arifa’i kemudian melanjutkan dengan pesan yang tak kalah penting untuk generasi muda. Menurutnya, meskipun teknologi digital berkembang pesat, semangat kebangsaan dan kontribusi aktif bagi negara adalah hal yang tak boleh dilupakan.

“ Saya berpesan kepada anak-anak muda agar terus berkontribusi untuk bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Pada era digital saat ini, jangan sampai tertinggal oleh teknologi. Gunakan teknologi untuk hal-hal positif dan jangan mudah terbawa arus konten negatif di media sosial.” ujar Arifa’i dengan penuh perhatian.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia digital semakin merajai kehidupan sehari-hari, baik di kalangan anak muda maupun masyarakat umum. Teknologi menawarkan berbagai kemudahan, namun juga menyimpan potensi ancaman, terutama dalam bentuk informasi negatif yang cepat tersebar. Pesan Wakil Bupati ini seolah menjadi alarm bagi para pemuda untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan menghindari jebakan konten negatif yang bisa merusak pola pikir dan arah hidup mereka.

Selain upacara, momen penting lainnya yang mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 ini adalah penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh Bank Sumsel Babel kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Bantuan yang diberikan berupa paket nutrisi makanan pendamping risiko stunting, yang meliputi beras, telur, dan susu. Paket ini diperuntukkan bagi anak-anak penderita stunting dan keluarga berisiko stunting.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung di hadapan peserta upacara, dengan lima orang perwakilan warga menerima simbolis bantuan yang sangat berarti. Total penerima manfaat dari bantuan ini mencapai 179 orang, yang masing-masing akan mendapatkan dukungan dari Bank Sumsel Babel secara rutin setiap tiga bulan.

Perwakilan Bank Sumsel Babel menjelaskan, Bantuan ini akan diberikan secara rutin setiap tiga bulan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudian disalurkan kepada warga penerima manfaat. Program ini adalah bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sumsel Babel yang berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah stunting yang masih menjadi isu penting di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Empat Lawang.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berharap semangat kebangsaan dan kepedulian sosial terus tumbuh di kalangan generasi muda dan seluruh elemen masyarakat. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk bersama-sama mewujudkan bangsa yang lebih baik, melalui kontribusi yang nyata dari setiap lapisan masyarakat.

Upacara yang sempat terhenti sesaat oleh hujan gerimis tersebut justru menjadi simbol betapa besarnya semangat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Bahkan, cuaca buruk seolah tidak mampu meredam api semangat yang membara di dada para peserta.

Pada akhirnya, Hari Sumpah Pemuda bukan hanya sebuah peringatan yang berlangsung setiap tahun, tetapi juga sebuah panggilan untuk kembali merenungkan arti perjuangan, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab bersama dalam memajukan Indonesia. Pesan Wakil Bupati Arifa’i untuk generasi muda pun jelas: Bangsa ini membutuhkanmu. Jangan sia-siakan potensi yang dimiliki, dan mari berkontribusi untuk kemajuan bersama!

Dengan segala peringatan dan bantuan sosial yang diberikan, Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Kabupaten Empat Lawang menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kepedulian sosial bisa terus tumbuh dan berkembang, bahkan di tengah tantangan zaman yang serba digital ini.(TIM)

Read More

Guru Honor SMPN HTI Bumi Makmur Berhasil Antarkan Siswinya Raih Prestasi Pada Pekan Budaya 2025

 Musi Rawas UKN

Sukses antarkan Siswinya mendapatkan Piala  dan Hadiah pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Musi Rawas provinsi Sumatera Selatan,tidak membuat Neryani,S.Pd.Gr ,selalu guru  Pembimbing berbangga hati tapi dengan hasil ini menjadikan  motivasi dan semangat dalam dirinya untuk mendidik siswanya untuk meningkatkan prestasi dalam bidang seni dan budaya dalam lomba-lomba bergengsi lagu daerah dan Menari tingkat kabupaten,yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar)mulai Selasa(14-15 Oktober 2025),di taman beregam, kecamatan muara Beliti kabupaten Musi Rawas provinsi Sumatera Selatan.

Sekolah Menengah Pertama(SMP.N HTI Bumi Makmur, mengirimkan siswi-siswanya setiap tahunnya untuk mengikuti perlombaan, perlombaan yang diadakan dinas terkait tahun ini diadakan Disbudpar kabupaten Musi Rawas dalam kegiatan pekan Budaya "LA SERASAN SEKANTENAN TAHUN 2025,dalam ajang bergengsi perlombaan  tingkat SMP dan SMA Se-kabupaten Musi Rawas.

Dalam perlombaan dan petival budaya la serasa Sekatenan tahun 2025 tahun ini,yang diadakan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Musi Rawas dalam rangka pekan Budaya daerah.

Siswi SMPNegeri HTI Bumi Makmur, berhasil memenangkan lomba bernyanyi lagu daerah kabupaten Musi Rawas tingkat SMP dan SMA,tahun ini meraih juara dan mendapatkan trofi dan hadiah pembinaan dari Dinas Pariwisata,atas nama, Jihan Febiola,dengan didampingi langsung Pembinaan seni sekaligus  Guru Bahasa Inggris SMPNegeri HTI Bumi Makmur.Ibu Neryani.S.Pd.Gr.

Saat Diwawancarai awak media ini,Siswi SMPNegeri HTI, Bumi Makmur kabupaten Musi Rawas, Mengucapkan terimakasih kepada pihak sekolah yang telah mendukung dan mensuport mulai dari latihan kami sampai kami bisa tampil dan dapat mengharumkan nama baik sekolah kami,ungkap ,siswi yang lagi senang karena mendapat  trofi dan Hadiah pembinaan dalam lomba bernyanyi lagi daerah kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu, ditempat yang sama ,Pendamping Siswa-siswi dalam mengikuti lomba,sekaligus pembina,Neryani.S.Pd.Gr,Mengucaplan Alhamdulillah atas keberhasilan siswinya dalam lomba bernyanyi lagu daerah,ia bertekad agar nama baik sekolah yang dinaunginya bisa dikenal bukan hanya tingkah kabupaten,tapi ia akan berusaha agar bisa nantinya ditingkat provinsi baik  dalam bidang seni dan budaya,maupun pendidikan,ungkapnya.

Tak lupa juga ,Ia mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru SMPN.HTI Bumi Makmur yang turut mensuport dan Medokan anak-anak sebelum mengikuti pertandingan(lomba)dalam acara seni budaya,"LAN SERASAN SEKANTENAN" tahun ini,yang diadakan Pemkab dan di buka langsung oleh Bupati Musi Rawas,Hj.Ratna Mahmaud dan wakil Bupati Musi Rawas H.Supryitno, Alhamdulillah atas buah sabar dan ketekutan. Siswinya, berhasil mendapat trofi dan hadiah pembinaan walaupun tidak banyak tapi ada hasilnya,"Alhamdulillah" Ucapnya Syukur atas keberhasilan siswa -Siswi berprestasi dalam bidang seni, tutupnya. (Tim/Pub/Her).

Read More

Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Empat Lawang masa jabatan tahun 2024 - 2029

Empat Lawang UKN

Senin, 13 Oktober 2025 di ruang rapat paripurna  kantor DPRD Empat Lawang sumateria selatan,  telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji pengganti antar waktu anggota DPRD kab. Empat Lawang  atas nama Ibu SULAILA, Dapil 1 Tebing Tinggi Saling Fraksi PDIP.

Rapat paripurna inidipimpin langsung oleh Darli, Sh, MH, ketua DPRD kab. Empat Lawang. Dan dihadiri oleh 34 orang dan yang menanda tangani 28 orang, serta hadir juga Bupati dan wakil bupati empat lawang, Dandim 0405 Lahat, Kapolres Empat Lawang yang diwaklili wakapolres empat lawanh, Kajari Empat Lawang yg di wakili oleh kasi intel, kepala BNN Empat Lawang, sekda empat lawanga dan seluruh OPD empat Lawang dan seluruh Camat se kabupaten Empat Lawang.

Dalam sambutannya  ketua DPRD kab. Empat Lawang mengatakan bahwa rapat kali ini berdasarkan keputusan gubernur sumsel  tentang pemberhentian Saukani  dan penetapan ibu Sulaila untuk menggantikan saudara Saukani yang meninggal dunia. Dan kepada ibu Sulaila kirannya dapat memjalankan tugas dan amanah ini demgam sebaik baiknya demi empat lawang yang kita cintai.

Selanjutnya bupati empat lawang dalam sambutannya mengatakan agar anggota yang baru dilantik ini dapat menjalan amanah dengan rasa penuh tanggung jawab untuk empat lawang madani. (TIM)

Read More

Musrenbang RPJMD 2025–2029 di Empat Lawang. Dari Pemukulan Gong hingga Peta Jalan Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Empat Lawang UKN

Gedung Serba Guna Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mendadak menjadi pusat perhatian pada Kamis, 25 September 2025. Suasana khidmat bercampur harapan besar ketika ratusan tokoh daerah, pejabat, hingga perwakilan masyarakat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025–2029.

Baca Juga  yaitu

1.    Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara HUT RI ke-80, Ribuan Warga Tumpah Ruah di Lapangan Pemkab

2.    Bupati Empat Lawang Sabet Penghargaan Bergengsi HAM RI: Begini Kronologi Lengkap Perjuangannya Bangun Desa Sadar Hukum

3.    Kejati Bengkulu mengurai benang kusut kasus megakorupsi sektor pertambangan

4.    Misteri Desa Terapung Muslim Ko Panyi di Thailand yang Didirikan Orang Jawa 200 Tahun Silam

5.    Penyuluh Antikorupsi Sumsel Akhirnya dikumpulkan di Inspektorat provinsi. Inilah yang Terjadi di Balik Layar Rapat Perdana Paksi AMPERA"

6.    Inilah Nama-Nama Menteri Baru yang dilantik pada 8 September 2025

7.    Menguak Misteri Facebook Pro, Mengapa Kreator Pemula Gagal, Sementara Para Suhu Justru Berjaya?

Acara monumental ini dibuka langsung oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, ditandai dengan pemukulan gong yang disambut tepuk tangan bergemuruh para hadirin. Momen itu bukan sekadar seremoni, melainkan penanda lahirnya arah baru pembangunan Empat Lawang untuk lima tahun ke depan.

RPJMD bukan sekadar dokumen tebal penuh angka dan rencana. Ia adalah kompas pembangunan daerah. Di dalamnya tertuang visi, misi, hingga strategi besar untuk membawa Empat Lawang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Bupati Joncik menegaskan dalam sambutannya mengatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan serta prioritas pembangunan daerah yang harus dicapai dalam jangka lima tahun. Dokumen ini punya peran penting dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, dan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Sejak pagi, Gedung Serba Guna Pemkab Empat Lawang sudah ramai dipenuhi undangan. Hadir lengkap Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, hingga perwakilan BUMN, BUMD, organisasi masyarakat, dan tokoh perempuan dari TP-PKK, GOW, dan DWP.

Sekitar pukul 09.00 WIB, Bupati Joncik Muhammad membuka acara secara resmi. Dentuman gong yang beliau pukul menjadi simbol dimulainya proses Musrenbang RPJMD. Semua mata tertuju ke panggung, sebagian undangan mengabadikan momen bersejarah itu dengan ponsel mereka.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa RPJMD bukanlah formalitas. “Melalui RPJMD, daerah dapat merumuskan langkah konkret untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing, serta mengukur progres yang dicapai.”

Beliau menekankan pentingnya penyelarasan dengan kebijakan nasional.

“Penyusunan RPJMD harus selaras dengan Asta Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.”

Musrenbang tidak berhenti pada seremonial. Setelah sambutan, sesi diskusi dimulai. Perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya sinergi program daerah dengan provinsi dan pusat.

Forkopimda juga memberikan masukan, terutama terkait isu keamanan, pemerataan pembangunan, serta penguatan ketahanan daerah menghadapi perubahan global.

Menariknya, acara ini tidak hanya diisi pejabat. Beberapa perwakilan organisasi masyarakat, tokoh adat, hingga kelompok perempuan juga diberi ruang menyampaikan aspirasi.

Seorang perwakilan organisasi masyarakat menegaskan pentingnya pembangunan berbasis desa. Sementara Ketua TP-PKK Empat Lawang mengingatkan bahwa program pembangunan harus menyentuh aspek pemberdayaan keluarga dan perempuan.

Dari seluruh masukan, Pemkab Empat Lawang merumuskan draft RPJMD 2025–2029 dengan beberapa fokus utama :

1.    Kemajuan Ekonomi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM.

2.    Pemerataan Pembangunan, memastikan pembangunan infrastruktur merata dari kota hingga desa.

3.    Penguatan Ketahanan Nasional  dengan memperkuat stabilitas keamanan, ketahanan pangan, dan energi lokal.

4.    Pemberdayaan Masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

Musrenbang RPJMD kali ini dipandang sebagai titik balik penting. Empat Lawang dituntut bukan hanya menyusun dokumen, tetapi memastikan setiap rencana benar-benar dijalankan.

Bupati Joncik menegaskan bahwa,  RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah yang dihasilkan harus mencerminkan komitmen mendukung pencapaian Asta Cita nasional, dengan tetap berpihak pada kebutuhan lokal masyarakat Empat Lawang. (TIM)

Read More

Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara HUT RI ke-80, Ribuan Warga Tumpah Ruah di Lapangan Pemkab

Empat Lawang UKN

Suasana sakral bercampur haru dan semangat patriotisme membuncah di Lapangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang pada Minggu, 17 Agustus 2025. Ribuan warga tumpah ruah menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad.

Baca Juga  yaitu

1.    Bupati Empat Lawang Sabet Penghargaan Bergengsi HAM RI: Begini Kronologi Lengkap Perjuangannya Bangun Desa Sadar Hukum

2.    Kejati Bengkulu mengurai benang kusut kasus megakorupsi sektor pertambangan

3.    Misteri Desa Terapung Muslim Ko Panyi di Thailand yang Didirikan Orang Jawa 200 Tahun Silam

4.    Penyuluh Antikorupsi Sumsel Akhirnya dikumpulkan di Inspektorat provinsi. Inilah yang Terjadi di Balik Layar Rapat Perdana Paksi AMPERA"

5.    Inilah Nama-Nama Menteri Baru yang dilantik pada 8 September 2025

6.    Menguak Misteri Facebook Pro, Mengapa Kreator Pemula Gagal, Sementara Para Suhu Justru Berjaya?

7.    Mantan Ketua KONI Lahat Terseret Korupsi Dana Hibah Rp287 Juta, Ditangkap di Hari Jadi Kejaksaan

Momen ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan perayaan monumental: delapan dekade perjalanan Indonesia merdeka. Kehadiran masyarakat dari berbagai pelosok desa dan kota, ditambah partisipasi Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga pelajar, menjadikan peringatan ini sebagai salah satu yang paling meriah dalam sejarah Kabupaten Empat Lawang.

“Alhamdulillah, barusan kita sukses melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80. Ini adalah momen monumental bagi bangsa kita yang harus selalu dikenang, karena dari sinilah kita terbebas dari penjajahan,” ucap Bupati Joncik penuh haru usai upacara.

Upacara HUT RI bukan sekadar pengibaran bendera, melainkan refleksi perjalanan panjang bangsa. 80 tahun merdeka adalah usia yang sarat makna. Empat Lawang, dengan segala keterbatasannya, ingin menunjukkan bahwa mereka siap mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nyata.

“Kemerdekaan bukan hanya soal perayaan, tapi juga tanggung jawab kita bersama untuk mengisinya dengan pembangunan, persatuan, dan karya nyata.”

Pesan ini menjadi pengingat, bahwa perjuangan belum selesai. Jika dulu pahlawan berjuang melawan penjajah, kini rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Peringatan HUT ke-80 RI di Empat Lawang memiliki dampak strategis:

1.    Memupuk Nasionalisme. Anak-anak hingga orang tua larut dalam semangat kebangsaan.

2.    Mendorong Partisipasi Masyarakat. Ribuan warga hadir, menunjukkan persatuan yang jarang terlihat dalam kegiatan lain.

3.    Menggali Potensi Generasi Muda. Prestasi Paskibraka dan Polisi Cilik membuktikan Empat Lawang punya bibit unggul.

4.    Menguatkan Citra Daerah. Empat Lawang menunjukkan diri sebagai kabupaten yang bisa menggelar acara besar dengan sukses.

Meski sukses besar, tantangan ke depan tetap ada. Bagaimana semangat kemerdekaan tidak berhenti di lapangan, tapi berlanjut dalam kebijakan nyata?

Pemerintah dituntut menyalurkan energi positif perayaan ini ke dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa itu, perayaan meriah akan menjadi rutinitas tanpa makna.

Upacara HUT ke-80 RI di Empat Lawang tahun 2025 bukan hanya pesta tahunan, tetapi sebuah momentum bersejarah. Dipimpin langsung oleh Bupati H. Joncik Muhammad, dengan dukungan Forkopimda dan partisipasi masyarakat, acara ini mencerminkan kekuatan persatuan.

Bagi Empat Lawang, ini adalah awal baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nyata. Seperti pesan Bupati: “Kemerdekaan bukan hanya soal perayaan, tapi tanggung jawab untuk terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju.” (TIM)

Read More

Bupati Empat Lawang Sabet Penghargaan Bergengsi HAM RI: Begini Kronologi Lengkap Perjuangannya Bangun Desa Sadar Hukum

Empat Lawang UKN

Satu lagi torehan prestasi membanggakan hadir dari Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M., resmi menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Baca Juga  yaitu

1.    Kejati Bengkulu mengurai benang kusut kasus megakorupsi sektor pertambangan

2.    Misteri Desa Terapung Muslim Ko Panyi di Thailand yang Didirikan Orang Jawa 200 Tahun Silam

3.    Penyuluh Antikorupsi Sumsel Akhirnya dikumpulkan di Inspektorat provinsi. Inilah yang Terjadi di Balik Layar Rapat Perdana Paksi AMPERA"

4.    Inilah Nama-Nama Menteri Baru yang dilantik pada 8 September 2025

5.    Menguak Misteri Facebook Pro, Mengapa Kreator Pemula Gagal, Sementara Para Suhu Justru Berjaya?

6.    Mantan Ketua KONI Lahat Terseret Korupsi Dana Hibah Rp287 Juta, Ditangkap di Hari Jadi Kejaksaan

Penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Kampung Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh 156 desa/kelurahan se-Kabupaten Empat Lawang.

Seremoni penyerahan berlangsung khidmat di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/2025), disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Suasana kian berwibawa saat Menteri Hukum dan HAM menyerahkan piagam penghargaan, menandai momen bersejarah bagi daerah yang sebelumnya lebih sering diberitakan dengan potret keterisolasian dan keterbelakangan hukum.

Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM ini memiliki makna strategis. Sebab, di tengah derasnya arus pembangunan, kesadaran hukum sering kali terabaikan. Konflik sosial, sengketa tanah, hingga kasus kekerasan rumah tangga kerap muncul karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Dengan hadirnya Posbakum dan Kadarkum di seluruh desa, Empat Lawang menorehkan sejarah sebagai salah satu kabupaten yang serius membumikan kesadaran hukum hingga ke akar rumput. Artinya, hukum tidak lagi sekadar “aturan di atas kertas,” melainkan hadir nyata di tengah masyarakat desa.

Bupati Joncik menegaskan, penghargaan ini adalah wujud nyata kehadiran negara. “Mari kita jaga dan lanjutkan bersama, karena hukum harus berpihak pada keadilan, harus bisa dirasakan oleh semua,” tegasnya dalam pidatonya.

Untuk memahami betapa besar arti penghargaan ini, mari kita melihat kronologi perjalanan panjang Empat Lawang hingga meraih pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

1.    Tahun 2021, gagasan membentuk desa sadar hukum mulai muncul pada 2021. Saat itu, Pemkab Empat Lawang menerima banyak laporan terkait konflik horizontal antarwarga, terutama sengketa tanah. Minimnya pemahaman masyarakat tentang jalur hukum membuat banyak kasus diselesaikan dengan cara kekerasan. Bupati Joncik kemudian menginstruksikan jajarannya untuk merancang program yang mampu membawa hukum lebih dekat dengan masyarakat.

2.    Tahun 2022,  Langkah nyata dimulai dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di beberapa desa percontohan. Melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), masyarakat mulai mendapatkan akses konsultasi hukum gratis. Program ini menjadi “oase” di tengah masyarakat desa yang selama ini kerap kesulitan menghadapi persoalan hukum karena biaya konsultasi yang mahal dan akses yang terbatas.

3.    Tahun 2023,  Melihat dampak positif dari Posbakum, Pemkab memperluas dengan membentuk Kampung Sadar Hukum (Kadarkum). Program ini melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa untuk mengedukasi warga tentang aturan hukum sehari-hari, mulai dari pernikahan, warisan, hingga tata kelola desa. Program Kadarkum bahkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang melek hukum sejak dini.

4.    Tahun 2024, Pada tahun ini, Pemkab Empat Lawang menargetkan semua desa sudah memiliki Posbakum dan Kadarkum. Dengan anggaran daerah dan dukungan pemerintah pusat, 156 desa/kelurahan resmi terintegrasi dalam jaringan hukum berbasis masyarakat. Hasilnya mulai terlihat: jumlah kasus kekerasan yang diselesaikan secara hukum meningkat, sementara konflik horizontal antarwarga berkurang.

5.    Tahun 2025, upaya keras itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 28 Juli 2025, Menteri Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan khusus kepada Bupati Empat Lawang. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa daerah kecil sekalipun mampu menjadi pionir dalam membumikan kesadaran hukum.

Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah daerah. Seluruh perangkat desa, aparat hukum, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat ikut terlibat. Dari tingkat dusun hingga kabupaten, masyarakat bergerak bersama mewujudkan budaya taat hukum. Bupati Joncik sendiri tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bahu-membahu. “Prestasi ini adalah milik seluruh masyarakat Empat Lawang, bukan hanya pemerintah,” tegasnya. (TIM)

Read More

Kejati Bengkulu mengurai benang kusut kasus megakorupsi sektor pertambangan

Bengkulu UKN

Perlahan tapi pasti, begitulah strategi Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam mengurai benang kusut kasus megakorupsi sektor pertambangan. Sejak awal tahun, publik dibuat penasaran dengan langkah-langkah senyap yang dilakukan Kejati Bengkulu. Kini, teka-teki itu mulai terjawab.

Baca Juga  yaitu

1.    Misteri Desa Terapung Muslim Ko Panyi di Thailand yang Didirikan Orang Jawa 200 Tahun Silam

2.    Penyuluh Antikorupsi Sumsel Akhirnya dikumpulkan di Inspektorat provinsi. Inilah yang Terjadi di Balik Layar Rapat Perdana Paksi AMPERA"

3.    Inilah Nama-Nama Menteri Baru yang dilantik pada 8 September 2025

4.    Menguak Misteri Facebook Pro, Mengapa Kreator Pemula Gagal, Sementara Para Suhu Justru Berjaya?

5.    Mantan Ketua KONI Lahat Terseret Korupsi Dana Hibah Rp287 Juta, Ditangkap di Hari Jadi Kejaksaan

6.    Ijazah SMA Gibran Digugat ke Pengadilan, Benarkah Wakil Presiden Tak Punya Ijazah Indonesia?

Pada Selasa, 23 September 2025, Kejati Bengkulu akhirnya memamerkan hasil kerja keras mereka: penyitaan uang lebih dari Rp 103 miliar dalam bentuk gepokan tunai hasil sitaan dari rekening para tersangka kasus korupsi tambang batu bara. Tak hanya uang, puluhan aset berharga berupa rumah mewah, lahan strategis, perhiasan emas, hingga berlian ikut dirampas untuk negara.

“Ini baru awal. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir lebih dari Rp 500 miliar. Kami akan terus bergerak, memburu aset lain para tersangka, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tegas Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo Dwiharjo, SH.MH, di depan awak media.

Awal mula kasus kasus ini bermula dari indikasi penyimpangan dalam aktivitas pertambangan batu bara di sejumlah titik strategis di Bengkulu. Aktivitas ilegal dan manipulasi perizinan diduga dilakukan secara sistematis oleh sejumlah perusahaan tambang dengan dukungan pihak-pihak berpengaruh.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, para pelaku bukan sekadar menjalankan bisnis tambang biasa. Mereka membangun jaringan korupsi terstruktur mulai dari manipulasi data produksi, permainan kuota, hingga penyaluran dana hasil tambang ke rekening pribadi maupun perusahaan boneka.

Investigasi internal yang dilakukan sejak 2023 akhirnya menemukan benang merah bahwa praktik pencucian uang (TPPU) yang dilakukan melalui rekening di bank-bank BUMN serta pembelian aset mewah atas nama keluarga maupun pihak ketiga.

Kronologi Lengkap Skandal Korupsi Tambang di Bengkulu adalah :

1.    Tahap Penyidikan Awal (2023 – 2024)

Kejati Bengkulu pertama kali mencium aroma busuk ini pada akhir 2023. Dugaan awal mengarah pada rekayasa laporan produksi tambang yang jauh di bawah realisasi sebenarnya. Artinya, negara dirugikan karena penerimaan dari royalti dan pajak jauh dari semestinya.

Pada awal 2024, tim Pidsus mulai mengumpulkan data, memeriksa dokumen perizinan, dan menelusuri arus keuangan perusahaan tambang. Dugaan semakin kuat ketika hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dengan nilai fantastis.

2.    Penetapan 12 Tersangka (Pertengahan 2025)

Setelah serangkaian pemeriksaan, Kejati Bengkulu resmi menetapkan 12 orang tersangka. Mereka terdiri dari pengusaha tambang, pejabat terkait, hingga pihak swasta yang berperan sebagai perantara suap dan perintangan penyidikan.

Tersangka utama disebut-sebut mengendalikan perusahaan fiktif yang digunakan untuk menampung dana hasil korupsi. Perusahaan ini juga menjadi sarana pencucian uang lewat investasi properti, emas, dan transaksi saham.

3.    Pengungkapan Aset dan Penyitaan Besar-Besaran (September 2025)

Puncaknya terjadi pada Selasa, 23 September 2025. Kejati Bengkulu secara resmi mengumumkan keberhasilan dan menyita :

a.    Uang Rp 103 miliar lebih di rekening bank BUMN.

b.    Puluhan sertifikat tanah di lokasi strategis.

c.    Rumah mewah di kawasan elit Bengkulu.

d.    Perhiasan emas dan berlian bernilai miliaran rupiah.

Uang yang ditampilkan dalam bentuk gepokan besar di aula Kejati Bengkulu sontak menjadi sorotan publik. Pemandangan itu seperti mengingatkan pada kasus-kasus besar KPK di Jakarta.

“Rp 103 miliar ini terbanyak berasal dari rekening pribadi maupun perusahaan milik tersangka utama TPPU. Sebagian lagi dari rekening tersangka kasus korupsi, suap, gratifikasi, hingga upaya perintangan penyidikan,” ujar Danang.

Kasus ini tak sekadar persoalan tambang ilegal. Dari hasil penyidikan, ada empat lapis tindak pidana yang terungkap yaitu :

1.    Korupsi Tambang Batu Bara. Penyimpangan produksi dan manipulasi data yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

2.    Suap & Gratifikasi. Aliran dana diberikan ke oknum pejabat agar tutup mata terhadap praktik ilegal.

3.    Perintangan Penyidikan. Sejumlah pihak berusaha menggagalkan proses hukum dengan cara menyuap aparat agar tidak melanjutkan kasus.

4.    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Uang hasil korupsi dialihkan ke rekening perusahaan, properti, hingga perhiasan mewah untuk menyamarkan asal-usulnya.

Kombinasi empat lapis kejahatan ini membuat kasus Bengkulu disebut sebagai salah satu skandal tambang terbesar di Sumatera.

Dari hasil penyidikan, kerugian negara mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Angka ini bisa terus bertambah seiring ditemukannya aset-aset baru.

Kejati Bengkulu menegaskan bahwa penyitaan Rp 103 miliar hanya langkah awal. Fokus utama mereka adalah asset recovery (pemulihan kerugian negara), bukan sekadar menghukum pelaku. Oleh karena itu, pelacakan aset masih berlangsung dengan melibatkan PPATK dan OJK.

Bahkan, ada indikasi sebagian aset dan uang hasil korupsi disembunyikan di luar negeri. Tim penyidik kini tengah bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memburu jejak tersebut.

Kasus ini tidak hanya mengguncang sektor hukum, tapi juga menimbulkan efek domino di masyarakat Bengkulu :

1.    Kepercayaan Publik. Publik yang selama ini skeptis akhirnya melihat keseriusan Kejati Bengkulu. Rilis uang sitaan Rp 103 miliar menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum berjalan.

2.    Guncangan Ekonomi Lokal. Beberapa perusahaan tambang yang terkait kasus ini berhenti beroperasi. Akibatnya, ratusan pekerja tambang terkena dampak pemutusan kontrak.

3.    Dinamika Politik. Disebut-sebut ada oknum politisi yang ikut terseret. Walau belum diumumkan resmi, isu ini membuat tensi politik di Bengkulu memanas, terutama menjelang Pilkada 2025.

Danang Prasetyo Dwiharjo menegaskan, kasus ini akan terus diusut hingga tuntas. Tak ada kompromi untuk para pelaku.

“Kami tidak akan berhenti hanya di Rp 103 miliar. Tim masih melacak aset para tersangka di berbagai wilayah. Jika ada yang disembunyikan di luar negeri, kami akan kejar dengan bantuan otoritas internasional,” katanya.

Ia juga menambahkan, penyitaan aset bukan sekadar hukuman, melainkan bentuk pengembalian hak negara dan masyarakat yang telah dirampas melalui praktik korupsi.

Di media sosial, publik Bengkulu ramai menyuarakan dukungan untuk Kejati. Namun, ada pula suara kritis yang menuntut agar kasus ini tidak berhenti pada penyitaan aset saja.

“Bagus uang disita, tapi jangan lupa penjarakan semua pelakunya. Jangan ada lagi yang bebas hanya karena ‘uang pengganti’,” tulis seorang warganet di platform X.

Aktivis antikorupsi lokal juga mendesak agar kasus ini menjadi pembelajaran nasional. Sektor tambang batu bara selama ini memang dikenal rawan korupsi, mulai dari proses perizinan hingga praktik pencucian uang.

Kasus korupsi tambang batu bara Bengkulu dengan nilai kerugian Rp 500 miliar ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Penetapan 12 tersangka, penyitaan uang Rp 103 miliar, dan pengungkapan aset mewah hanyalah permulaan dari proses panjang.

Apakah ini akan menjadi tonggak kebangkitan penegakan hukum di Bengkulu? Ataukah akan berakhir seperti banyak kasus besar lain yang hilang ditelan waktu?

Satu hal yang pasti, publik kini menaruh harapan besar pada Kejati Bengkulu untuk membuktikan bahwa hukum bisa tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. (TIM)

Read More