Iuran BPJS Naik Rakyat Kecil dan Menengah menjerit

 Jakarta UKN

Rencana Menteri Keuangan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memicu gelombang kritik. Kebijakan ini muncul di saat masyarakat kelas menengah ke bawah masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari penghasilan.

Baca Juga  yaitu

1.    Analisis Hukum atas Pembunuhan Sadis Kepala KCP BRI bebarapa hari yang lalu

2.    Geger di Musi Rawas! Oknum Pejabat Dinsos Diduga Intimidasi Wartawan, Ketua IWO.I Angkat Suara: “Ini Serangan terhadap Kebebasan Pers!”

3.    Jejak Panjang Penculikan dan Pembunuhan Sadis Kepala KCP BRI Cempaka Putih

4.    Kejagung Digugat karena Diduga ‘Main Mata’, Eksekusi Silfester Matutina Mangkrak Bertahun-tahun!

5.    Senayan di Demo Besar-besaran Minta DPR Dibubarkan, Adakah Dalang di Baliknya?

6.    Terungkan banyak pemda yang kurang peduli terhadap skor SPI KPK

7.    Heboh! Rakyat Siap Duduki Senayan, Gelombang Massa Teriakkan “Bubarkan DPR RI pada  25 Agustus 2025!”

Namun kementerian keuangan berdalih bahwa kenaikan iuran diperlukan demi menjaga keberlanjutan layanan kesehatan. Defisit anggaran BPJS dianggap berisiko mengganggu distribusi obat dan pelayanan rumah sakit. “Kalau tidak ada penyesuaian, layanan bisa lumpuh. Akhirnya masyarakat sendiri yang rugi,” ujar seorang pejabat Kemenkeu.

Dengan kebijakan ini, masyarakat kecil justru menilai kebijakan ini sebagai tambahan beban. Siti (42), pedagang gorengan di Jakarta Timur, mengaku keberatan. “Penghasilan makin seret, harga-harga naik, sekarang iuran juga mau naik. Berat sekali,” keluhnya.

Ungkapan serupa disampaikan Arif (30), buruh pabrik di Bekasi. Menurutnya, meski BPJS penting, sering kali pelayanan tidak sebanding dengan iuran yang dibayar. “Sering ditolak rumah sakit karena alasan penuh. Jadi buat apa bayar lebih mahal?” ujarnya.

Di media sosial, ribuan warganet turut meluapkan kekecewaan. Tagar BPJSNaik pun sempat ramai diperbincangkan.

Sebagian pengamat mendukung kebijakan ini. Ekonom kesehatan UI, Dr. Andri Nugroho, menyebut kenaikan iuran sebagai keputusan pahit namun perlu. “Biaya medis terus naik. Kalau iuran stagnan, BPJS bisa kolaps. Justru masyarakat kecil yang paling dirugikan kalau sistemnya berhenti,” jelasnya.

Ia menilai iuran di Indonesia masih lebih rendah dibanding standar internasional. “Kalau ingin pelayanan setara, masyarakat harus berani membayar lebih,” tambahnya.

Sebaliknya, kritik datang dari pengamat sosial. Direktur Lembaga Kajian Sosial Ekonomi Nusantara, Mira Sulastri, menilai kebijakan ini tidak tepat waktu. “Rakyat baru pulih dari pandemi, harga kebutuhan melonjak, justru ditambah beban baru. Pemerintah seolah tidak peka,” katanya.

Mira juga menyoroti pelayanan BPJS yang masih bermasalah. “Antre panjang, obat tidak tersedia, bahkan diskriminasi terhadap pasien BPJS masih sering terjadi. Naikkan iuran tanpa perbaikan layanan sama saja menagih uang untuk pelayanan yang buruk,” tegasnya.

Pengamat politik menilai kebijakan ini bisa menjadi bumerang. “Dalam situasi politik yang sensitif, kebijakan tidak populer seperti ini berisiko menurunkan kepercayaan publik,” kata Prof. Bambang Sujatmiko dari UGM. Ia menyarankan kenaikan dilakukan bertahap agar masyarakat bisa beradaptasi.

Jadi kenaikan iuran BPJS ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan sistem kesehatan tetap berjalan. Di sisi lain, rakyat kecil merasa kian terhimpit. Pertanyaan yang tersisa: apakah kebijakan ini langkah berani demi masa depan, atau justru menambah jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah? (TIM)