Gempar! Wamenaker Noel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Terseret Dugaan Pemerasan Perusahaan

Jakarta UKN

Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan dari arena pemberantasan korupsi. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer, resmi terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT berlangsung sejak Rabu malam (20/8/2025) hingga Kamis dini hari (21/8/2025), dan menyeret nama pejabat tinggi negara yang selama ini dikenal vokal di ruang publik.

Kabar penangkapan Noel ini dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

 

foto istimewa

Baca Juga  yaitu

1.    Drama Mencekam di Jakarta. Kepala KCP sebuah Bank Diculik di Parkiran Mal, Dibunuh Sadis, 4 Pelaku Diciduk!

2.    Akhirnya 39 kades habis masa jabatan. Kini Resmi Dikukuhkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi

3.    Buruan, Sumsel lakukan pemutihan PKB sampai desember 2025.

4.    Heboh Isu Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemkab Empat Lawang Pastikan, “Tidak Ada Kenaikan PBB-P2!”

5.    17 Agustus, Merdeka Benar atau Sekadar Seremonial? Refleksi Pedih di Balik Euforia HUT RI

6.    Koq, Wagub Jateng Jadi Irup Upacara 17 Agustus di Pati, ke Mana Bupati Sudewo?

7.    Bupati Empat Lawang Pimpin Upacara HUT RI ke-80 tahun 2025, Begini Momen Haru yang Bikin Bangga

8.  Terungkan banyak pemda yang kurang peduli terhadap skor SPIKPK

“Benar (OTT). Diamankan di Jakarta,” kata Fitroh dalam konferensi pers singkat pada Kamis (21/8/2025).

Kronologi OTT yaitu Dari Malam Panjang hingga Pagi Menegangkan. Menurut informasi yang dihimpun, operasi senyap KPK berawal dari laporan adanya dugaan praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikasi ini sangat vital bagi perusahaan, terutama di sektor industri, konstruksi, dan pertambangan, karena menjadi salah satu syarat operasional.

Tim KPK telah memantau pergerakan Noel dan jaringan terdekatnya selama beberapa minggu terakhir. Rabu (20/8) malam, tim mulai bergerak setelah menerima sinyal bahwa transaksi mencurigakan akan terjadi di kawasan Jakarta Pusat. Sekitar pukul 22.30 WIB, petugas KPK disebut mengamankan beberapa orang yang diduga menjadi perantara dalam kasus tersebut.

Tak berhenti di situ, penyidik terus menelusuri aliran dana hingga akhirnya, menjelang tengah malam, Noel ikut diamankan bersama sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik. Hingga Kamis pagi, ia masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

“Kasus ini terkait dugaan pemerasan oleh pejabat negara terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi K3,” ujar Fitroh. Ia menegaskan, penyidik masih mendalami mekanisme dugaan pemerasan tersebut, termasuk apakah Noel bermain sendiri atau melibatkan pihak lain.

Modusnya Pemerasan K3 Jadi “Lahan Basah”? Kasus ini menyingkap potret buram birokrasi Indonesia. Sertifikasi K3 yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan tenaga kerja, justru diduga dijadikan lahan pemerasan. Beberapa perusahaan yang sedang mengurus izin mengaku mendapat tekanan untuk “menyediakan sejumlah uang” agar proses berjalan cepat tanpa hambatan.

Sumber internal menyebut, praktik pemerasan semacam ini kerap disamarkan sebagai “biaya administrasi tambahan” atau “kontribusi khusus”. Namun dalam kenyataannya, uang itu diduga mengalir ke kantong pribadi pejabat.

KPK kini menelusuri apakah praktik ini hanya melibatkan Noel atau sudah menjadi “kultur gelap” dalam pengurusan sertifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kasus Noel semakin menyita perhatian publik karena di balik posisinya sebagai pejabat negara, ia ternyata memiliki harta kekayaan yang terbilang fantastis. Berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Noel melaporkan hartanya pada 17 Januari 2025 dengan total mencapai Rp17.620.260.877 atau Rp17,6 miliar.

Rinciannya meliputi aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan mewah, tabungan, hingga investasi bernilai tinggi. Kekayaan sebesar itu menimbulkan tanda tanya besar, terutama kini setelah ia terseret kasus dugaan pemerasan.

Banyak pihak mempertanyakan apakah kekayaan tersebut benar-benar murni hasil usaha sah, atau justru bercampur dengan praktik-praktik menyimpang di balik jabatan publiknya?

Immanuel “Noel” Ebenezer bukan nama asing di panggung politik nasional. Sebelum menjabat Wamenaker, ia dikenal sebagai aktivis sekaligus sosok yang kerap lantang mengkritik lawan politiknya. Noel juga sempat menjabat di sejumlah organisasi relawan politik dan menjadi figur yang dekat dengan lingkar kekuasaan.

Namun, karier politiknya tidak pernah lepas dari kontroversi. Beberapa kali ia menuai sorotan publik karena pernyataan keras dan gaya komunikasinya yang blak-blakan. Kini, sorotan itu bergeser drastis dari panggung politik ke ruang penyidikan KPK.

Kabar OTT Noel langsung menyebar luas di media sosial. Nama “Noel” menjadi trending topic sejak Kamis pagi. Warganet ramai-ramai mengekspresikan kekecewaan, sekaligus sinis bahwa pejabat yang kerap tampil garang di depan publik justru terjerat kasus korupsi.

Sejumlah aktivis buruh pun bereaksi keras. “Kalau benar Wamenaker terlibat pemerasan, ini pengkhianatan besar terhadap pekerja Indonesia. K3 itu hak fundamental buruh, bukan ladang bisnis pejabat,” kata salah satu pimpinan konfederasi serikat pekerja.

Di sisi lain, pengamat politik menilai kasus ini akan menjadi ujian serius bagi pemerintah. “OTT terhadap pejabat setingkat wakil menteri bukan perkara kecil. Publik menuntut transparansi penuh, termasuk bagaimana pemerintah menyikapi kasus ini,” ujar pengamat hukum tata negara, Aditya Nugraha.

KPK memastikan akan bersikap tegas dan transparan dalam mengusut kasus ini. “Semua pihak yang terlibat akan diperiksa, tanpa pandang bulu. Kami tegaskan, siapapun yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri akan ditindak,” kata Fitroh Rohcahyanto.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Noel. Jika bukti awal dianggap cukup, ia akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

OTT terhadap Wamenaker Noel Ebenezer kembali membuka mata publik bahwa korupsi bukan hanya terjadi di level kepala daerah atau lembaga tertentu, tetapi juga bisa menyeret pejabat tinggi kementerian. Ironisnya, kasus ini terkait langsung dengan aspek keselamatan kerja yang mestinya menjadi prioritas perlindungan bagi jutaan buruh di Indonesia.

Apapun dalih yang kelak muncul, kasus Noel adalah pengingat keras bahwah jabatan publik adalah amanah, bukan ladang pemerasan. Kini, publik menunggu langkah tegas KPK sekaligus sikap pemerintah. Apakah kasus ini hanya akan berhenti pada satu nama, atau membuka benang kusut praktik mafia perizinan yang lebih besar di balik layar kementerian? (TIM)