"Warga Jaya Loka Mengeluh Soal Sertifikat Tanah dan Bantuan Sosial, Anggota DPRD Empat Lawang Siap Turun Tangan!"

Empat Lawang  UKN

Kegiatan reses tahap 2 tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Empat Lawang, Herman Rusul Yunus, dari Fraksi Partai Demokrat di RT 2 RW 1 Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, menyisakan banyak cerita menarik dan penuh perhatian. Tidak hanya sekadar silaturahmi politik, reses ini menghadirkan dialog langsung yang menguak berbagai keluhan warga, mulai dari persoalan administrasi sertifikat tanah hingga bantuan sosial yang belum tersalurkan dengan baik.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua RW 01, Ketua RT 01 dan RT 02, serta sejumlah warga setempat. Hadir pula perwakilan dari sekretariat DPRD Empat Lawang, yang mencerminkan keseriusan dalam menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan reses yang biasanya dianggap formal ini ternyata menjadi momentum untuk membicarakan persoalan nyata yang dihadapi warga Jaya Loka sehari-hari.

“Reses Bukan Sekadar Seremonial”

Dalam kesempatan itu, Herman Rusul Yunus menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan momen penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung suara masyarakat. Tema yang diangkat kali ini cukup menarik dan dekat dengan kehidupan warga: susah payahnya mengurus sertifikat tanah hak milik di Kabupaten Empat Lawang.

Herman bahkan berbagi pengalaman pribadinya, yang cukup mengejutkan bagi sebagian warga. Ia mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2025, ia mulai mengurus sertifikat tanah miliknya sendiri, namun hingga reses ini dilaksanakan, prosesnya belum selesai. Kisah tersebut sontak membuat warga tersadar bahwa kesulitan mengurus sertifikat tanah bukan hanya dialami masyarakat biasa, tetapi juga wakil rakyat sendiri.

“Kalau saya yang punya akses dan sumber daya masih kesulitan, bagaimana warga biasa yang sehari-hari bekerja keras?” ungkap Herman dengan nada serius namun hangat. Pernyataan ini menjadi pembuka dialog yang cukup intens, di mana warga pun mulai menyampaikan pengalaman mereka masing-masing terkait pengurusan sertifikat tanah.

Keluhan Warga Mengalir Tanpa Henti

Ketua RW 01, yang dikenal dekat dengan warganya, mengambil kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal krusial yang selama ini menjadi keresahan masyarakat Jaya Loka. Pertama, terkait program MBG balita, yang hingga saat ini belum terealisasi di lingkungan RW 01. Hal ini cukup mengganggu bagi warga yang ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak mereka mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah.

Selanjutnya, masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga menjadi sorotan. Banyak warga yang mengaku bahwa KIS mereka “mati” atau tidak aktif, padahal mereka sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang dijamin melalui kartu tersebut. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran terutama bagi keluarga dengan anggota yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

Bukan hanya itu, Ketua RW juga mengangkat isu bantuan beras yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak warga yang layak menerima bantuan justru datanya dihapus dari daftar tanpa adanya konfirmasi ke RW atau RT setempat. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang memang sangat bergantung pada bantuan tersebut.

Dan yang menjadi perhatian utama dari reses ini adalah pengurusan sertifikat tanah melalui program PRONA. Ketua RW 01 menegaskan bahwa informasi terkait program ini seringkali tidak sampai ke tingkat RW, sehingga warga tidak mengetahui apakah PRONA akan dilaksanakan tahun ini atau tidak. Ketidakjelasan informasi ini semakin menambah kesulitan masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan tanah mereka.

Janji Herman Rusul: Masalah Warga Jadi Prioritas

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Herman Rusul Yunus menunjukkan respons yang cepat dan tegas. Ia menegaskan bahwa semua aspirasi dan keluhan yang diterima selama reses akan dicatat secara detail, kemudian dibawa ke DPRD Empat Lawang untuk dibahas lebih lanjut.

“Setiap keluhan warga adalah tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Tidak ada yang saya anggap sepele, karena yang saya dengar di sini adalah kehidupan nyata masyarakat Jaya Loka,” ujar Herman dengan penuh komitmen. Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan warga, yang merasa didengar dan diperhatikan.

Selain itu, Herman berjanji akan mengupayakan transparansi dan kelancaran informasi terkait pengurusan sertifikat tanah serta bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, RW, RT, dan masyarakat agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

 

Warga Merasa Didengar, Harapan Baru Muncul

Reses ini membuktikan bahwa dialog antara wakil rakyat dan masyarakat bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah nyata di lapangan. Beberapa warga bahkan mengungkapkan rasa lega karena akhirnya ada pihak yang mau mendengar keluhan mereka secara langsung, tanpa perantara.

“Biasanya kami hanya bisa mengadu lewat surat atau telepon, tapi jarang ditanggapi. Hari ini Pak Herman datang langsung, bertemu kami, dan mendengar sendiri keluhan kami. Itu sangat berarti,” kata seorang ibu warga RW 01, yang enggan disebutkan namanya.

Selain soal sertifikat tanah dan bantuan sosial, warga juga berharap agar program kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak mereka bisa lebih diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jaya Loka tidak hanya peduli pada urusan administrasi, tetapi juga pada kualitas hidup dan masa depan anak-anak mereka.

 

Kesimpulan: Reses Bermakna, Aspirasi Ditampung

Reses tahap 2 tahun 2026 yang digelar Herman Rusul Yunus di Kelurahan Jaya Loka bukan sekadar kegiatan seremonial. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang nyata, dan memberikan janji aksi konkret dari wakil rakyat.

Dengan dialog yang hangat dan penuh empati, Herman berhasil menunjukkan bahwa anggota DPRD bisa dekat dengan warganya, mendengar keluhan mereka, dan membawa aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata bahwa politik tidak harus jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi bisa hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat.

Warga Jaya Loka pun kini menaruh harapan besar pada janji-janji yang diucapkan Herman. Mereka ingin melihat perubahan nyata, mulai dari proses pengurusan sertifikat tanah yang lebih mudah, bantuan sosial yang tepat sasaran, hingga program kesehatan dan pendidikan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.

Satu hal yang pasti, reses ini membuktikan bahwa ketika wakil rakyat turun langsung ke lapangan, mendengar, dan memahami persoalan warganya, maka politik tidak lagi sekadar retorika, tetapi menjadi alat nyata untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. (TIM)