Waduh ! Wamenaker Noel Jadi Dalang Pemerasan Sertifikat K3, 11 Orang Dijadikan Tersangka KPK

Jakarta UKN

Skandal besar kembali mengguncang jagat politik tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Yang paling mengejutkan, nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel masuk dalam daftar hitam tersebut.

Baca Juga  yaitu

1.    Awal Mula Terkuaknya 72 Siswa 'Siluman' di SMAN 5 Bengkulu, Kepala Sekolah Murka

2.    Gempar! Wamenaker Noel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Terseret Dugaan Pemerasan Perusahaan

3.    Drama Mencekam di Jakarta. Kepala KCP sebuah Bank Diculik di Parkiran Mal, Dibunuh Sadis, 4 Pelaku Diciduk!

4.    Akhirnya 39 kades habis masa jabatan. Kini Resmi Dikukuhkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi

5.    Buruan, Sumsel lakukan pemutihan PKB sampai desember 2025.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat, 22 Agustus 2025.

 “KPK menetapkan sebelas orang sebagai tersangka. Penetapan ini setelah pemeriksaan intensif dan ditemukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” tegas Setyo.

Tak hanya Noel, para tersangka lain berasal dari berbagai level pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka antara lain:

1.    Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3

2.    Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja

3.    Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3

4.    Anita Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja

5.    Fahrurozi, Direktur Binwasnaker dan K3

6.    Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan

7.    Sekarsari Kartika Putri, Sub Koordinator

8.    Supriadi, Koordinator di lingkungan Kemenaker

9.    Temurila pihak swasta dari PT KEM Indonesia, dan

10. Miki Mahfud pihak swasta dari PT KEM Indonesia

Total 11 orang kini resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung hingga 10 September 2025, di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih.

Skema Pemerasan Sertifikat K3. Dalam kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Dalam operasi senyap itu, penyidik mengendus adanya praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang sedang mengurus sertifikat K3 dokumen vital yang menjadi syarat kelayakan operasional perusahaan di berbagai sektor industri.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan modus yang dijalankan para tersangka.

“Para pejabat diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3. Perusahaan dipaksa membayar sejumlah uang agar pengurusan dokumen berjalan lancar,” jelas Fitroh.

Tak berhenti di situ, KPK juga menyita puluhan kendaraan mewah dan sejumlah uang tunai yang diduga berasal dari hasil pemerasan. Temuan ini menegaskan bahwa praktik kotor tersebut sudah berlangsung sistematis dan melibatkan banyak pihak.

Nama Immanuel Ebenezer alias Noel sejatinya sudah lama dikenal publik. Ia muncul sebagai aktivis lantang dalam berbagai isu demokrasi, HAM, dan anti-korupsi. Noel juga kerap menjadi figur publik yang mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, perjalanan politiknya memasuki babak baru ketika ia diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dari kursi strategis itulah kini Noel justru terjerat kasus yang mengkhianati idealisme yang pernah ia gaungkan.

Bagi banyak pihak, penetapan Noel sebagai tersangka adalah ironi sejarah. Sosok yang dulu berteriak lantang soal pemberantasan korupsi, kini justru terjerembab dalam pusaran yang sama.

Pantauan wartawan pada Kamis, 21 Agustus 2025, memperlihatkan Noel digiring keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 15.36 WIB. Dengan tangan terborgol dan rompi oranye khas tahanan KPK, Noel berjalan tertunduk diapit penyidik.

Suasana di Gedung Merah Putih seketika riuh. Blitz kamera wartawan menyambar wajah Noel, yang tampak dingin meski sesekali melempar senyum tipis. Bersamanya, beberapa pejabat lain turut mengenakan rompi oranye—sebuah pemandangan yang memperlihatkan bobroknya tata kelola di kementerian yang seharusnya mengurusi hajat hidup pekerja.

Kasus ini segera menjadi bahan perbincangan hangat di publik. Media sosial dipenuhi komentar pedas, banyak yang menyebut kasus Noel sebagai pengkhianatan terhadap buruh dan pekerja.

“Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya melindungi pekerja justru memeras perusahaan? Dampaknya bukan hanya keuangan, tapi juga keselamatan buruh yang bekerja di lapangan,” tulis seorang netizen di platform X.

Dari kalangan politik, reaksi juga bermunculan. Beberapa anggota DPR menegaskan dukungan penuh kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas.

“Kami mendesak KPK membongkar seluruh jaringan mafia sertifikasi K3. Jangan berhenti pada sebelas tersangka, karena praktik semacam ini hampir pasti melibatkan lingkaran lebih luas,” kata seorang legislator Komisi IX DPR RI.

Kasus ini jelas mencoreng wajah Kementerian Ketenagakerjaan. Sertifikat K3 adalah dokumen vital yang menyangkut keselamatan buruh di lapangan. Bila proses pengurusannya diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja.

Tak heran, banyak kalangan menilai kasus ini akan berdampak serius pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan, isu reshuffle kabinet mulai santer terdengar. Noel disebut-sebut akan segera dicopot dari jabatannya untuk menjaga kredibilitas pemerintahan.

Kini, Noel dan 10 tersangka lain resmi ditahan. KPK memastikan proses hukum akan berjalan transparan. Bila terbukti bersalah, mereka terancam hukuman berat sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 UU Tipikor menegaskan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun atau bahkan seumur hidup bagi pelaku pemerasan oleh pejabat negara.

Publik kini menanti, sejauh mana KPK mampu mengungkap kasus ini hingga ke akar. Apakah Noel hanyalah pion dalam permainan besar? Ataukah ia bagian dari aktor utama mafia sertifikat K3 yang telah lama bercokol?

Kasus pemerasan sertifikat K3 bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa. Ini menyangkut keselamatan jutaan buruh di Indonesia. Dengan praktik pemerasan, standar keselamatan kerja terancam dilemahkan, hanya demi memperkaya segelintir pejabat.

Kini, seluruh mata tertuju pada KPK. Publik berharap lembaga antirasuah tidak hanya menjadikan kasus ini sebagai tontonan sesaat, melainkan menuntaskannya hingga ke pengadilan dengan hukuman maksimal.

Karena pada akhirnya, kasus Noel menjadi pengingat pahit: bahwa korupsi tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga mengkhianati darah dan keringat rakyat yang bekerja keras setiap hari. (TIM)