Pj Bupati Tinjau Proses Pelipatan Surat Suara pada PSU Pilkada Empat Lawang tahun 2025

 Empat Lawang UKN

Langkah awal menuju pemilu yang lebih demokratis dan transparan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yait, proses sortir dan pelipatan surat suara di Kantor KPU Empat Lawang, Kamis (10/4).

Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, turut hadir dan meninjau langsung jalannya proses tersebut. Kehadirannya menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil di wilayahnya.

“Pengawasan dan keterlibatan semua pihak sangat penting agar PSU ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjamin hak demokrasi masyarakat,” katanya.

Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman, menjelaskan bahwa total surat suara yang diterima sebanyak 263.699 lembar, ditambah 2.000 lembar surat suara cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan saat pemungutan suara.

Surat suara tersebut dikirim langsung dari PT Aksara Grafika Pratama, Boyolali, Jawa Tengah, dan telah tiba di gudang logistik KPU dengan pengawalan ketat dari Polres Empat Lawang dan Bawaslu.

“Surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang ini tiba pada Rabu kemarin. Ini merupakan tahap awal yang sangat penting untuk memastikan proses PSU berjalan secara demokratis dan transparan,” ujar Eskan.

Proses pelipatan surat suara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai, dan dilakukan secara ketat serta diawasi oleh aparat keamanan dari Polres Empat Lawang. Sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama tahapan ini berlangsung.

Kapolres Empat Lawang, AKBP Abdul Aziz Septiadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kelancaran seluruh tahapan pilkada ulang.

“Kami siap mengawal penuh seluruh tahapan PSU. Keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyalurkan hak pilih menjadi prioritas utama,” tegas Kapolres.

Seluruh logistik yang telah dilipat dan disortir nantinya akan didistribusikan secara berjenjang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. (TIM)